Investor Listrik di Sumut Diminta Percepat Realisasi Proyek

Jakarta - Para investor bidang kelistrikan yang sudah mengantongi izin dari Pemerintah Provinsi di Sumatera Utara, diminta untuk segera menjalankan bisnisnya. Jika dalam setahun tidak juga ada realisasi, izinnya terancam akan dicabut dan diganti dengan investor yang lebih potensial. Pernyataan ini disampaikan Sutan Bhatoegana, Wakil Ketua Komisi VII bidang Sumber Daya Energi, Riset dan Lingkungan Hidup, DPR RI, kepada wartawan di kantor Gubernur Sumut, Jalan Imam Bonjol Medan, Senin (12/12/2005)."Kita mau ke depan para investor yang akan membangun listrik di Sumut adalah investor yang memiliki kepastian realisasi, bukan hanya dapat izin, tapi tak ada realisasi seperti menjual-jual proyek," ujar Sutan Bhatoegana usai melakukan pertemuan dengan jajaran pemerintahan di Sumut yang antara lain dihadiri Wakil Gubernur Rudolf M Pardede, General Manager PT PLN Kitlur Sumbagut Albert Pangaribuan dan General Manager PT Pertamina Unit Pemasaran I Medan Choirul Fuaidy. Menurut Sutan Bhatoegana, kepastian investasi ini menjadi penting karena saat ini persoalan listrik di Sumut tidak hanya masalah krisis energi, tetap juga masalah akses listrik bagi masyarakat. Saat ini tercatat masih ada sekitar 500 ribu rumah tangga di Sumut yang belum memiliki akses listrik sama sekali. Untuk mengatasi hal tersebut Komisi VII menekankan agar ke depan para investor listrik yang masuk ke Sumut haruslah benar-benar investor potensial yang tak hanya sekadar memperoleh izin tanpa ada realisasi yang pasti. Sutan juga menekankan kepada investor yang selanjutnya akan menanamkan investasinya di Sumut, diberi batas waktu selama satu tahun dari izin yang sudah diperoleh untuk merealiasikan rencana pembangunannya. "Jika dalam waktu setahun, para investor itu tidakmerealiasikan rencana sesuai izin yang dikantonginya, maka kita akan mencabut izinnya dan selanjutnya menggantinya dengan investor yang benar-benar akan membangun infrastruktur listrik di Sumut," ujar Sutan. Sementara itu, terkait cara mengatasi krisis listrik yang terjadi di Sumut saat ini, Sutan menegaskan bahwa saat ini pemerintah pusat sedang menggodok RUU Ketenagalistrikan dan Energi yang diharapkan dapat mengakomodir keseluruhan masalah listrik yang terjadi di Sumut. "Kita berharap dengan adanya RUU Ketenagalistrikan dan Energi, maka Sumut akan menjadi salah satu proyek daerah percontohan, selain itu kita juga akan mendorong pemerintah pusat untuk turut berperan mengatasi krisis listrik yang terjadi di sini. Untuk itu kita saat ini menunggu usulan dari Sumut terkait anggaran untuk mengatasi krisis listrik di Sumut yang dapat diusulkan dalam anggaran APBN," ujar Sutan. (ddn/)