Pemerintah Harap Kebijakan Pembatasan-Bansos Buat Rakyat Urungkan Mudik

Mochamad Zhacky - detikNews
Rabu, 08 Apr 2020 07:42 WIB
Donny Gahral
Donny Gahral Adian (Foto: Alfons/detikcom)
Jakarta -

Pemerintah pusat akan memberikan bantuan sosial (bansos) dan menerapkan pembatasan mudik Lebaran 2020 untuk mencegah penyebaran virus Corona (COVID-19) meluas. Dengan dua kebijakan tersebut, masyarakat diharapkan akan membatalkan untuk mudik.

"Presiden sudah perintahkan dalam 1-2 minggu menyalurkan bantuan sosial pada 3,7 juta warga, tidak perlu mudik, kampanye untuk tidak mudik secara besar-besaran," kata Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Gahral Adian kepada wartawan, Selasa (7/4/2020).

Donny memastikan pembatasan mudik dilakukan pada transportasi umum dan pribadi, misalnya dengan membatasi jumlah orang. Dia menyebut kebijakan pembatasan tersebut juga sebagai pelarangan.

"Langkah-langkah pembatasan juga dilakukan pada transportasi umum dan transportasi pribadi. Pemudik juga diberi status sebagain ODP (orang dalam pemantauan) dengan kewajiban menjalankan isolasi mandiri selama 14 hari, sehingga sebaiknya mengurung niatnya untuk mudik," jelasnya.

"Itu sebenarnya pelarangan, karena semua merupakan disinsentif terhadap mudik," imbuh Donny.

Sebelumnya, Ketua Muhammadiyah COVID-19 Command Center dr Corona Rintawan meminta pemerintah tegas melarang masyarakat mudik usai terbit aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Dia mengatakan pemerintah jangan hanya memberi imbauan, tapi juga tegas melarang mudik.

"Kita meminta pemerintah untuk lebih tegas dalam konteks larangan mudik ini. Jadi konteks kita meminta pemerintah tidak hanya mengimbau masyarakat untuk tidak pulang, tapi melarang," kata dr Corona ketika dihubungi, Selasa (7/4).

Sementara itu, dokter epidemiologi dari Universitas Indonesia (UI) Pandu Riono mengkritik keputusan pemerintah Indonesia memperbolehkan mudik. Pandu menilai keputusan pemerintah tidak melarang mudik berpotensi menyebabkan penyebaran virus Corona menjadi tidak terkendali dan menewaskan ratusan ribu orang.

"Pemerintah tidak menyadari begitu dahsyatnya daya penularan COVID-19 ini. Apakah kita ikhlas 200.000 rakyat Indonesia mati sia-sia bahkan bisa lebih. Prediksi saya akan mencapai 200.000 kalau kita terus seperti ini. Kita tidak memikirkan nyawa manusia, hanya dipikirkan ekonomi, ekonomi dan ekonomi," kata Pandu kepada BBC News Indonesia.

Pemerintah: Jangan Mudik, Agar Tak Tambah Risiko Penularan Corona:

(zak/zak)