Jokowi Minta Mensos Siapkan Insentif agar Warga dari DKI Tak Mudik

Nur Azizah Rizki Astuti - detikNews
Selasa, 07 Apr 2020 17:46 WIB
Presiden Jokowi menerima laporan gugus tugas penanganan COVID-19
Presiden Jokowi (Kris/Biro Pers Setpres)
Jakarta -

Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara menyiapkan skema bantuan sosial sebagai insentif agar warga dari DKI Jakarta tidak mudik. Juliari menyebut hal itu sesuai permintaan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Ini sebenarnya Presiden minta agar, karena beliau belum melarang mudik, jadi beliau meminta saya agar dipikirkan bagaimana bentuk semacam insentif bagi para calon pemudik dari Jakarta agar mereka tidak atau mengurungkan niat untuk mudik," kata Juliari dalam rapat virtual dengan Komisi VIII DPR, Selasa (7/4/2020).

"Jadi tentunya kami berpikir kita harus berikan mereka sesuatu kalau mereka mau tidak pulang kampung dan tetap bertahan di DKI walaupun tidak mungkin bisa menahan 100 persen," imbuhnya.

Juliari mengatakan pihaknya berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mendata warga yang mudik. Kemensos saat ini hanya berpatokan pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

"Nah, kami berkoordinasi dengan Pemprov DKI karena memang di data kami tentunya tidak semua yang ada di DTKS kami harus mudik, ada sebagian besar memang orang Jakarta. Kami semalam baru terima data dari Gubernur DKI, yaitu data yang dari mereka sekitar 2,5 juta jiwa atau 1,2 juta jiwa KK atau keluarga. Ini datanya sedang dalam proses pemadanan DTKS," jelasnya.

Selain itu, Juliari meminta bantuan pendataan di luar data dalam DTKS. Menurutnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga menargetkan bantuan untuk para pekerja harian yang datanya tidak ada dalam DTKS.

"Gubernur menyampaikan kepada kami bahwa dia menargetkan bantuan untuk para pekerja harian. Jadi mereka selama ini tidak menerima bantuan sembako, tidak menerima PKH tapi tiba-tiba hilang pendapatannya. Tentunya kami tidak punya data seperti itu. Jadi ini dimasukkan data-data seperti ini sedang dalam proses-proses pemadanan," ujarnya.

(azr/gbr)