DPR akan mengesahkan RUU KUHP pekan depan dalam masa sidang tahap II. Komnas HAM meminta pengesahan RUU KUHP itu ditunda karena pembahasan tersebut dianggap tidak tepat di tengah wabah COVID-19.
"Sehubungan dengan rencana Presiden RI dan Dewan Perwakilan Rakyat yang akan segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Pidana (RKUHP), Komnas HAM RI menyampaikan sikap. Dari sisi waktu, rencana pengesahan tersebut tidak tepat karena sumber daya bangsa sedang berjuang mengatasi pandemi COVID-19 yang sampai 6 April 2020 telah merengut nyawa 209 orang dan 2491 orang positif terinfeksi," kata Komisioner Komnas HAM M Choirul Anam dalam keterangan persnya, Selasa (7/4/2020).
Choirul mengatakan proses pembahasan RKUHP sejatinya memerlukan kajian yang mendalam serta partisipasi publik. Dengan demikian, Komnas HAM berharap Presiden RI dan DPR RI memberikan waktu yang memadai agar hak masyarakat untuk berpartisipasi terpenuhi.
Sementara itu, dari sisi substansi, Komnas HAM RI telah menyampaikan Surat Rekomendasi No. 062/TUA/IX/2019 kepada Presiden RI dan Ketua DPR RI. Dalam surat itu Komnas HAM mengingatkan terkait pasal-pasal kontroversial.
"Yang di dalamnya (isi surat itu) mengingatkan adanya pasal-pasal yang bermasalah di antaranya terkait dengan berlakunya hukum kebiasaan di masyarakat yang rawan untuk ditafsirkan secara salah, pidana mati, dan tindak pidana khusus, khususnya kejahatan yang dianggap kejahatan yang luar biasa seperti pelanggaran HAM yang berat," ujar Choirul.
Wanita Inggris Melahirkan Anak Ke-22 Saat Pandemi Corona:
