Jokowi Ingatkan Protokol Corona Diterapkan dalam Padat Karya Tunai

Layar menampilkan rapat terbatas (ratas) melalui konferensi video yang dipimpin Presiden Joko Widodo dari Istana Bogor di ruang wartawan Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (30/3/2020). Presiden Joko Widodo memimpin dua ratas yakni antisipasi mudik lebaran dalam mencegah penyebaran COVID-19 dan laporan Tim Gugus Tugas Covid-19. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/foc. — Presiden Jokowi dalam rapat terbatas lewat video conference. (Hafidz Mubarak A/Antara Foto)

Jakarta -

Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin program padat karya tunai dijalankan dengan masif untuk membantu warga yang terdampak pandemi virus Corona (COVID-19) secara ekonomi. Meski demikian, Jokowi berpesan pelaksanaan program tetap harus menjalankan protokol kesehatan.

"Saya ingatkan agar pelaksanaan padat karya tunai ini menjalankan protokol kesehatan yang ketat, menjaga jarak, memakai masker, sehingga pelaksanaan program padat karya tunai tidak mengganggu upaya kita dalam memutus rantai penyebaran COVID-19," ujar Jokowi dalam rapat terbatas percepatan program padat karya tunai lewat video conference, Selasa (7/4/2020).

Jokowi tinjau proyek padat karya di Gowa, Sulsel tahun 2018.

Jokowi meninjau proyek padat karya di Gowa, Sulsel, 2018. (Kris/Biro Pers Setpres)

Jokowi meminta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) membuat pedoman program padat karya tunai supaya tepat sasaran. Jokowi meminta program ini diprioritaskan bagi keluarga yang miskin serta menganggur.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Jokowi Minta Dana Desa Diserap Untuk Bansos-Padat Karya Tunai:

"Saya minta agar dari Kemendes membuat pedoman, memberikan panduan, agar program padat karya tunai agar betul-betul bisa masif dan tepat sasaran dan ini yang harus diberikan prioritas pada keluarga-keluarga miskin, pada pengangguran, setengah menganggur, dan kalau bisa memang upah kerja diberikan setiap hari. Tapi kalau nggak bisa, ya 1 minggu (sekali)," ucap Jokowi.

Seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah diminta memperbanyak program padat karya tunai untuk masyarakat pedesaan. Pendanaan juga bisa menggunakan skema dana desa yang dianggarkan Rp 28 triliun pada tahap I dari total total Rp 72 triliun untuk tahun anggaran 2020.

"Ini adalah keadaan tidak normal dan dalam posisi sulit. Oleh sebab itu, memperbanyak program-program padat karya tunai adalah menjadi kewajiban semua kementerian, lembaga, dan daerah. Jadi kalau biasanya hanya membuat 10, ya sekarang harus membuat 50. Paling nggak 5 kali. Kalau hanya normal-normal saja, ya nggak akan ada tendangannya," kata Jokowi.

Halaman 1 2

Selanjutnya