Dana Pendidikan Disunat demi Tangani Corona, Bagaimana Dana Ibu Kota Baru?

Rakhmad Hidayatulloh Permana - detikNews
Senin, 06 Apr 2020 13:34 WIB
ilustrasi corona
Ilustrasi Corona
Jakarta -

Wabah virus Corona (COVID-19) di Indonesia berdampak serius bagi masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah menyiapkan dana penanganan Corona dengan memangkas beberapa anggaran. Salah satunya dana abadi pendidikan.

Pemangkasan anggaran dana abadi pendidikan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan dan Stabilitas Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19. Perppu ini ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 31 Maret 2020.

Dalam Bab II tentang Kebijakan Keuangan Negara, dijelaskan bahwa pemerintah punya wewenang memangkas anggaran dari beberapa sumber. Hal ini tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) poin e. Begini bunyinya:

(1) Dalam rangka pelaksanaan kebijakan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4),Pemerintah berwenang untuk:

e. menggunakan anggaran yang bersumber dari:
1. Sisa Anggaran Lebih (SAL);
2. dana abadi dan akumulasi dana abadi pendidikan;
3. dana yang dikuasai negara dengan kriteria tertentu;
4. dana yang dikelola oleh Badan Layanan Umum; dan/atau
5. dana yang berasal dari pengurangan Penyertaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN);

Dalam bab penjelasan, diterangkan bahwa yang dimaksud dengan 'akumulasi dana abadi pendidikan' adalah akumulasi dana abadi dari tahun-tahun sebelumnya dan tidak termasuk porsi dana abadi pendidikan yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun berjalan.

Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menilai bahwa untuk menangani Corona memang membutuhkan dana yang banyak. Dana tersebut bisa diambil dari beberapa proyek ibu kota baru hingga proyek infrastruktur.

"Saya sudah hitung secara kasar bahwa itu dibutuhkan dana hampir Rp 1.000 triliun. Ini bisa diambil dari mana-mana. Termasuk menghentikan perpindahan ibu kota, menghentikan proyek kereta api cepat dan proyek infrastruktur lain. Kemudian juga sisa anggaran dan sebagainya," kata Agus saat dihubungi, Senin (6/4/2020).

Selanjutnya
Halaman
1 2