Catatan Anggota Komisi III soal Patroli Penghinaan Presiden terkait Corona

Rahel Narda Chaterine - detikNews
Senin, 06 Apr 2020 12:02 WIB
Arsul Sani
Foto: Arsul Sani (Mochamad Zhacky Kusumo/detikcom)
Jakarta -

Polri akan melakukan patroli khusus memantau informasi bohong atau hoax dan penghinaan Presiden di tengah darurat wabah virus Corona. Anggota Komisi III DPR Arsul Sani meminta Polri bekerja dengan aturan yang berlaku.

"Mengingatkan jajaran Polri agar kerja-kerja penegakan hukum yg menjadi kewenangan Polri tidak melanggar prinsip due process of law, yakni jelas dasar aturannya dan prosedurnya dilakukan dengan benar," kata Arsul Sani dalam keterangannya, Senin (6/4/2020).

Arsul Sani menyebut penindakan terhadap pelaku ujaran kebencian lewat medsos atau yang menyebarkan hoax harus diawali dengan upaya preventif. Ini, katanya, berdasarkan SE Kapolri Nomor 6 Tahun 2015.

"Polri memiliki Surat Edaran Kapolri Nomor 6 Tahun 2015 yang isinya meminta agar jajaran Polri melakukan langkah-langkah preventif terlebih dahulu dalam menghadapi kasus-kasus ujaran kebencian dan penyebaran hoax sebelum melakukan proses hukum," katanya.

Arsul meminta SE Kapolri itu diterapkan secara baik untuk menghindarkan kesan bahwa Polri sewenang-wenang dalam penegakan hukum.

Selain itu Arsul juga menyoroti keterangan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus terkait penindakan terhadap 18 orang di Jakarta Pusat yang diduga melanggar Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Dia menyebut PP Nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) tidak menetapkan bahwa wilayah di Indonesia diberlakukan PSBB.

"Penetapan PSBB dilakukan dengan Keputusan Menteri Kesehatan. Sampai saat ini Menkes belum menetapkan DKI Jakarta sebagai wilayah PSBB. Karenanya, yang bisa dilakukan oleh jajaran Polri adalah meminta orang yang berkerumun untuk bubar. Kalau mereka melawan atau mengabaikan, baru bisa digunakan pasal KUHP tentang tidak mentaati perintah pejabat yang sah," sebut Arsul.

Perintah patroli khusus itu tertuang dalam surat telegram Kapolri Jenderal Idham Azis bernomor ST/1100/IV/HUK.7.1./2020 yang ditandatangani Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Prabowo atas nama Kapolri dan diterbitkan pada Sabtu, 4 April 2020.

Hina Polisi Saat Dibubarkan, 7 Remaja di Makassar Dibekuk:

(gbr/gbr)