Pandemi Corona, Kegiatan Panitia Ad Hoc Pilkada di Sulut-Sumbar Dihentikan

Tiara Aliya Azzahra - detikNews
Minggu, 05 Apr 2020 21:37 WIB
virus corona
Ilustrasi virus Corona, Foto: Getty Images/iStockphoto/wildpixel
Jakarta -

Tahapan pemilihan kepala daerah (pilkada) 2020 serentak di Indonesia secara resmi telah ditunda akibat wabah virus Corona (COVID-19). Kegiatan panitia ad hoc pilkada serentak di Sulawesi Utara (Sulut) dan Sumatera Barat (Sumbar) pun dihentikan sementara.

Di Sulawesi Utara (Sulut), Ketua KPU Sulut Ardiles Mario Revelino Mewoh mengatakan bahwa panitia ad hoc pilkada telah terbentuk semenjak 6 bulan lalu. Panitia ini terdiri dari panitia pemungutan suara (PPS) dan panitia pemungutan pemilihan kecamatan (PPK). Seluruh persiapan pemilu pun dijalankan dengan lancar hingga akhirnya KPU Pusat resmi menunda tiga tahapan pilkada serentak menyebabkan terjadinya penundaan masa kerja panitia ad hoc.

"Jadi kurang lebih sudah hampir 6 bulan tahapan diluncurkan sampai dengan bulan Maret 2020 tahapan-tahapan yang saya sebutkan tadi berjalan dengan lancar. kita juga sudah mulai membentuk PPK dan PPS, pembentukan badan ad-hoc sendiri. Terutama PPK kita sudah selesai bentuk di seluruh kecamatan di wilayah kerja kami, dan yang PPS ini seperti diketahui bersama dalam proses pembentukan ada tiga tahapan sebelum kita lakukan pelantikan PPS," Kata Ketua KPU Sulawesi Utara Ardiles Mario Revelino Mewoh dalam diskusi daring bertema Perspektif Penyelenggaraan Pemilu di Daerah pada Minggu (5/4/2020).

Keputusan KPU mengenai penundaan pilkada serentak tertuang dalam SK Nomor 179/ 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020. Ardiles mengatakan bahwa KPU telah melakukan upaya yang bersifat strategis karena keputusan ini mampu menjawab kegelisahan jajaran KPU di daerah khususnya di Sulut.

"Tentu berdampak pada teknis penyelenggaraan pemilihan, sampai KPU RI memberikan surat keputusan nomor 179 pada 21 Maret kemarin,keputusan ini sangat strategis dan menjawab kegelisahan sebagian besar jajaran kami," jelasnya.

Terkait anggaran pilkada serentak, KPU Pusat telah menginstruksikan untuk memberhentikan penggunaan anggaran sementara pasca penundaan pilkada. Dari jumlah anggaran sebesar Rp 220 Miliar, Ardiles mengaku KPU Sulut menggunakan anggaran pemilu sebanyak 15%. Ia pun masih menunggu putusan daerah terkait realokasi anggaran pilkada.

Selanjutnya
Halaman
1 2