KPK Minta Pembahasan Aturan Kenaikan Gaji Pimpinan Dihentikan

Ibnu Hariyanto - detikNews
Jumat, 03 Apr 2020 19:40 WIB
Gedung KPK
Ilustrasi gedung KPK. (Foto: Ari Saputra)
Jakarta -

Pimpinan KPK meminta agar pembahasan revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 82 Tahun 2015 tentang hak keuangan pimpinan KPK di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM) dihentikan. Revisi PP itu salah satunya terkait usulan kenaikan gaji untuk pimpinan KPK.

"Pimpinan KPK telah menyampaikan agar proses pembahasan RPP terkait hak keuangan Pimpinan KPK yang sedang berjalan di Kementerian Hukum dan HAM dihentikan," kata Plt Jubir KPK Ali Fikri kepada wartawan, Jumat (3/4/2020).

Ali mengatakan hal itu dilakukan karena KPK kini tengah fokus mengawal penanganan pandemi virus Corona (COVID-19). Menurutnya, KPK juga sudah mengeluarkan surat edaran Nomor 8 Tahun 2020 sebagai pemanduan penggunaan anggaran pengadaan barang dan jasa terkait virus Corona.



"Kami juga memahami dalam kondisi saat ini banyak yang lebih membutuhkan perhatian kita. Demikian juga KPK yang telah menerbitkan SE 08 Tahun 2020 sebagai pelaksanaan tugas pencegahan terkait penggunaan anggaran pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dalam percepatan penanganan COVID-19," kata Ali.

Selanjutnya
Halaman
1 2