KUHP Baru Disahkan Pekan Depan, Ini Sejarah Panjang Hukum Warisan Belanda

Andi Saputra - detikNews
Jumat, 03 Apr 2020 16:02 WIB
Ilustrasi Fokus RUU KUHP
Ilustrasi RUU KUHP (Andhika Akbaryansyah/detikcom)
Jakarta -

DPR akan mengesahkan RKUHP pekan depan dalam sidang tahap II. Rancangan KUHP itu dirintis sejak 1950-an dan hingga kini Indonesia belum mempunyai hukum pidana sendiri. Lalu bagaimana sejarah KUHP saat ini?

Berdasarkan naskah akademik RUU KUHP yang dikutip detikcom, Jumat (3/4/2020), KUHP bercikal bakal dari sistem hukum Romawi yang berusia ribuan tahun lalu. Jangan heran, banyak istilah Romawi/Yunani dalam jargon hukum di Indonesia. Termasuk Dewi Keadilan masih pakai mitologi Yunani.

"Asas legalitas sebelum menjadi bagian dari hukum materiil dewasa ini mempunyai sejarah yang panjang. Sejarah asas legalitas ini barangkali dimulai dari hukum Romawi yang diketahui mempengaruhi hukum di Eropa Kontinental," demikian bunyi naskah akademik RUU KUHP.



Diketahui, pada masanya, Romawi menguasai hampir seluruh Eropa, termasuk daratan Inggris.

Pergolakan di antara kerajaan-kerajaan Eropa mempengaruhi satu sama lain. Seperti Prancis yang pernah menjajah Kerajaan Belanda dan membawa Code Napoleon Perancis tahun 1810. Code Napoleon ini kemudian diberlakukan di Belanda sejak 1881.

Kemudian, Belanda membawa code itu ke Indonesia. Pemerintah kolonial Belanda kemudian memberlakukan code itu secara nasional pada 1918 dengan nama Wet Wetboek van Strafrecht.

Wet Wetboek van Strafrecht itu lalu menggusur seluruh hukum yang ada di Nusantara, dari hukum adat hingga hukum pidana agama. Nilai-nilai lokal juga tergerus hukum penjajah. Proklamasi Kemerdekaan yang dikumandangkan pada 17 Agustus 1945 tidak serta-merta mengubah hukum yang berlaku.

"Setelah Indonesia merdeka pada 1945, Wetboek van Strafrecht tersebut masih berlaku berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945," ujar alasan Menimbang RKUHP.

Selanjutnya
Halaman
1 2 3