Perppu Terbit, MPR Ingin Dana Ibu Kota Baru Dialokasi Atasi Covid-19

Abu Ubaidillah - detikNews
Kamis, 02 Apr 2020 17:24 WIB
Hidayat Nur Wahid
Foto: MPR
Jakarta -

Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengapresiasi langkah pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2020 sebagai respon untuk menangani wabah Covid-19 di Indonesia.

Hidayat Nur Wahid sekaligus mengingatkan pemerintah untuk berhati-hati mengalokasikan dana dan merealokasi anggaran agar tepat sasaran sekaligus menjauhi tindakan korupsi yang justru akan berdampak buruk bagi masyarakat dan negara.

"Perppu ini perlu kita apresiasi, karena ditujukan untuk atasi Covid-19, dan tidak untuk menetapkan status darurat sipil, wacana yang dikritik masyarakat luas. Namun, ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan oleh pemerintah agar anggaran untuk wabah Covid 19 bisa tepat sasaran dan tak melampaui ketentuan hukum yang berlaku," paparnya dalam keterangannya, Kamis (2/4/2020).

Hidayat Nur Wahid juga menyoroti sumber anggaran yang tidak bersumber dari realokasi anggaran yang tak urgent seperti anggaran untuk membangun ibu kota baru dan anggaran infrastruktur. Pria yang akrab disapa HNW tersebut menilai, seharusnya pemerintah merealokasikan anggaran yang nilainya mencapai Rp 419 triliun tersebut untuk menangani Covid-19.

Adapun sumber anggaran untuk penanganan wabah virus corona yang diatur pada Pasal 2 Huruf E Perppu Nomor 1 Tahun 2020 berasal dari sisa anggaran, Dana Abadi Pendidikan, Dana yang Dikuasai Negara (uang sitaan), dana Badan Layanan Umum (BLU), serta dana Badan Umum Milik Negara (BUMN).

"Seharusnya bukan Dana Abadi Pendidikan yang diambil dan dikorbankan, melainkan dana pembangunan ibu kota baru, dan infrastruktur yang dialihkan untuk penanganan wabah Covid-19," ujarnya.

Ia melanjutkan, Dana Abadi Pendidikan terdapat pada Perpres 12/2019 yang ditandatangani Presiden Joko Widodo sebagai dana yang bersifat abadi untuk menjamin keberlangsungan program pendidikan bagi generasi berikutnya.

Menurutnya, dana tersebut seharusnya tidak dapat digunakan untuk belanja karena dana tersebut memiliki manfaat untuk pembangunan manusia Indonesia sekaligus revolusi mental yang sering dicanangkan Presiden Jokowi.

"Investasi di pembangunan manusia melalui dana pendidikan harus terus dilakukan, agar kelak tercipta semakin banyak dokter atau ilmuwan asal Indonesia untuk menangani wabah virus semacam corona ini di kemudian hari," terangnya.

HNW menuturkan ada pula dana realokasi dari anggaran Kementerian yang tidak urgent senilai Rp 62 triliun sebagaimana yang disebutkan oleh Presiden Jokowi.

"Dengan realokasi anggaran tersebut ditambah dengan realokasi dana infrastruktur, itu sudah bersesuaian dengan anggaran untuk atasi wabah virus Covid-19 yang saat ini dialokasikan sebesar Rp 405 triliun," tambahnya.

HNW juga mengkritik Pasal 27 Perppu No 1 Tahun 2020 yang menyebut bahwa biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah di berbagai bidang merupakan penyelamatan perekonomian dari krisis dan bukan merupakan kerugian negara.

Ia menilai, pemerintah seperti ingin berlindung dari Pasal tersebut agar tidak terjerat kasus korupsi, sekalipun kemungkinan korupsi terbuka, sebab salah satu unsurnya adalah kerugian negara.

Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menuturkan bahwa ada tidaknya kerugian negara ditentukan oleh proses hukum. Seharusnya, pemerintah membuat aturan yang memastikan prinsip negara hukum terlaksana, rakyat sejahtera, dan jauh dari korupsi.

"Apalagi, UU Tipikor menegaskan bahwa apabila terjadi korupsi pada saat negara dalam keadaan bencana, krisis ekonomi, atau dalam keadaan bahaya, ancaman hukumannya bisa sampai tingkat pidana mati," tukas Anggota Komisi VIII DPR RI yang membidangi urusan penanggulangan bencana ini," lanjutnya.

HNW menambahkan, hal tersebut perlu dipertegas agar pengalokasian anggaran benar-benar tepat sasaran, terutama bagi rakyat yang terdampak serta tenaga medis yang menjadi garda terdepan penanganan korban virus Covid-19.

(mul/ega)