Korupsi Lahan, Eks Lurah Tanjung Duren Utara Dieksekusi ke Lapas Salemba

Wilda Nufus - detikNews
Kamis, 02 Apr 2020 16:09 WIB
Kejari Jakbar mengeksekusi eks Lurah Tanjung Duren Utara, Ambari ke Lapas Salemba, Jakpus.
Eks Lurah Tanjung Duren Utara, Ambari, dieksekusi ke Lapas Salemba, Jakpus. (Foto: Istimewa)
Jakarta -

Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Barat mengeksekusi mantan Lurah Tanjung Duren Utara, Ambari, ke Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Salemba, Jakarta Pusat, hari ini. Ambari merupakan terpidana kasus korupsi lahan yang merugikan negara senilai Rp 1,4 miliar.

"Kami antarkan langsung Ambari ke dalam sel," kata Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Barat, Bayu A Arianto, dalam keterangan pers tertulis, Kamis (2/4/2020).

Bayu menyebut kasus Ambari bermula saat ia masih menjabat Lurah Tanjung Duren Utara, Jakarta Barat. Kala itu, Ambari mendapat mandat untuk menjadi panitia di Kantor Pertanahan Kota Jakarta barat.

"Tugas itu sesuai dengan Surat Tugas Kepala Kantor Pertanahan Kota Jakarta Barat Nomor: 644/03/IV/HAT/1.711.5/2004 pada 28 April 2004," kata Bayu.

Dalam prosesnya, kata Bayu, Ambari menyalahgunakan kewenangannya terhadap saudara Suzy Nataraharja yang hendak mengajukan permohonan lahan penyempurnaan hijau tanam (PHT). Bayu menyebut Ambari dan rekan sejawatnya tak menjalankan tugas dengan baik.

"Ambari malah menyalahgunakan kewenangannya. Ketika itu ada seorang pemohon bernama Suzy Nataraharja yang mengajukan permohonan hak terhadap lahan milik pertamanan Provinsi DKI Jakarta yang peruntukannya sebagai lahan PHT di Jalan Tanjung Duren Utara, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat," katanya.

"Akan tetapi Ambari beserta rekan anggota Panitia A lainnya tidak menjalankan tugasnya dengan baik dan tetap di proses," tambahnya.

Bayu menjelaskan, saat itu terbit hak guna bangunan (HGB) selama 20 tahun yang menyebabkan kerugian negara karena hilangnya aset yang akan dijadikan PHT.

"Sehingga terbitlah hak guna bangunan (HGB) selama 20 tahun atas nama Suzy Nataraharja. Dengan terbitnya HGB tersebut, maka negara menjadi kehilangan aset yang akan dijadikan PHT," katanya.

Selanjutnya
Halaman
1 2