DPR Aceh: Pertimbangkan Bebaskan Juga Pelanggar Qanun Jinayah karena Corona

Agus Setyadi - detikNews
Kamis, 02 Apr 2020 12:23 WIB
Gedung paripurna DPR Aceh.
Gedung paripurna DPR Aceh. (Agus Setyadi/detikcom)

Wakil Ketua DPW PAN Aceh ini menambahkan tahanan terkait Qanun Jinayah seharusnya mendapatkan perlakuan berbeda dari terpidana hukuman kurungan penjara. Dia menyebut pembebasan atau penangguhan penahanan dapat diberikan untuk pelanggar dengan masa tahanan di bawah dua tahun.

"Demi cegah penyebaran COVID-19 meluas di lapas. Ada baiknya ditangguhkan penahanan selama mewabahnya Corona ini. Nanti usai wabah tinggal jalani sisa hukumannya," ungkap Asrizal.

Selain itu, Asrizal meminta Kemenkum HAM bijak melihat pembebasan tahanan. Dia berharap jangan sampai pelanggar kasus kakap seperti gembong narkoba lolos lewat kebijakan tersebut.

"Demikian pula dengan pelaku tindak pidana korupsi. Sehingga tidak ada stigma di tengah masyarakat, pemerintah 'main mata' lewat program pembebasan berdalih pencegahan COVID-19 ini," sebutnya.

Seperti diketahui, sebanyak 1.362 narapidana dewasa dan anak di Aceh mendapatkan asimilasi di rumah sehingga mereka dikeluarkan dari penjara. Pembebasan ini dilakukan untuk mencegah penyebaran Corona di lapas.

"Jumlah penghuni lapas/rutan di Aceh sebanyak 8.629 orang, dan yang akan diberikan asimilasi di rumah sebanyak 1.362 orang," kata Kepala Divisi Pemasyarakatan (Kadiv PAS) Kanwil Kemenkumham Aceh Meurah Budiman saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (1/3).

"Yang dibebaskan bukan tahanan, tapi narapidana dan anak melalui asimilasi di rumah," jelas Meurah.

selanjutnya
Halaman

(agse/jbr)