Sebut Direktur Charta Politika Sebar Hoax Pilpres, Bagas Dihukum Percobaan

Andi Saputra - detikNews
Rabu, 01 Apr 2020 15:40 WIB
Ilustrasi hoax
Ilustrasi (Andhika Akbarayansyah/detikcom)
Jakarta -

Warga Jatimulya, Jati Agung, Lampung Selatan, Bagas Kurniawan (30), dihukum pidana percobaan. Ia terbukti menyebut Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya, sebagai penyebar hoax pilpres.

Kasus bermula saat Bagas mem-posting foto di akun media sosialnya pada Pilpres 2019, yaitu 17 April 2019, dengan caption:

"Pemilu Indonesia dirusak oleh manusia-manusia bejat seperti ini yang menyebarkan hoax hasil Pilpres 2019 melalui hasil Quick Count (QC) yang sudah dimanipulasi. Penyebar Hoax QC Pilpres ini harus dibasmi ! #2019GantiPresiden#opposite.78910#opposite6890."

Caption tersebut disertai dengan foto Yunarto Wijaya, yang disertai dengan kalimat tanya dari seorang jenderal:

"Mas toto gmn survei aman kan?" tulis Bagas.

Selanjutnya dibuat kalimat seolah-olah merupakan jawaban dari Saksi Yunarto Wijaya, "Siap Jenderal angka sudah diamankan sesuai arahan 86," imbuhnya.

Pada 9 Mei 2019, sekitar pukul 06.30 WIB, Bagas diamankan petugas Tim Siber Bareskrim di rumahnya yang terletak Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan. Bagas terbukti sebagai pemilik akun Instagram opposite.78910. Alhasil, Bagas diproses secara hukum.

"Menyatakan terdakwa Bagas Kurniawan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dalam dakwakan kesatu," ujar majelis Pengadilan Negeri (PN) Kalinda sebagaimana dilansir website Mahkamah Agung (MA), Rabu (1/4/2020).

Duduk sebagai ketua majelis ialah Fitra Renaldo dengan anggota Chandra Revolisa dan Dodik Setyo Wijayanto. Ketiganya sepakat menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 bulan.

"Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 tahun habis," ujar majelis.

(asp/zak)