MA Serahkan ke Pemerintah soal Kenaikan Iuran BPJS yang Telanjur Dibayarkan

Andi Saputra - detikNews
Rabu, 01 Apr 2020 09:53 WIB
Mahkamah Agung (MA) mengabulkan judicial review Peraturan Presiden (Perpres) tentang Jaminan Kesehatan. Hasilnya, kenaikan iuran BPJS dibatalkan.
Foto: Pradita Utama/detikcom
Jakarta -

Kenaikan iuran BPJS Kesehatan per 1 Januari 2020 dibatalkan Mahkamah Agung (MA). Lalu bagaimana dengan kenaikan iuran yang telanjur ditarik? Apakah kembali ke masyarakat atau menjadi hak BPJS Kesehatan?

"Untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan jaminan terhadap penyelenggaraan jaminan sosial agar dapat berjalan dengan baik, Mahkamah Agung memandang perlu menguraikan akibat hukum (legal effect) terhadap iuran yang terlanjur telah dibayarkan sebelum ketentuan Pasal 34 ayat 1 dan 2 Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 dibatalkan. Hal demikian menurut Mahkamah Agung adalah menjadi otoritas pemerintah untuk mengaturnya lebih lanjut secara transparan dan bijaksana," demikian bunyi Putusan MA yang dikutip detikcom, Rabu (1/4/2020).

Dengan dibatalkannya Pasal 34 Perpres 75/2019, iuran BPJS kembali ke iuran semula, yaitu:

a. Sebesar Rp 25.500 untuk kelas 3
b. Sebesar Rp 51 ribu untuk kelas 2
c. Sebesar Rp 80 ribu untuk kelas 1

Dalam putusan itu, MA menguliti buruknya pengelolaan BPJS Kesehatan sehingga keuangan menjadi buruk. Menurut MA yang dikutip dari putusan Nomor 7 P/HUM/2020, Selasa (31/3/2020), masalah BPJS Kesehatan karena dalam perumusan kebijakan umum dan sinkronisasi penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional yang dilaksanakan Dewan Jaminan Sosial Nasional ada masalah. Kedua, penyelenggaraan program jaminan sosial oleh BPJS, yang terjadi dalam praktik selama ini terdapat suatu persoalan.

Iuran BPJS Kesehatan Batal Naik, Jokowi Minta Dasar Hukum Baru:

Selanjutnya
Halaman
1 2 3