Dari hari ke hari penularan virus corona terbaru di Tanah Air belum memberikan gambaran menggembirakan. Negara sendiri baru-baru ini menentukan pilihan kebijakan dengan tambahan instruksi agar para pemimpin di daerah mengikuti arahan.
Keputusan itu diambil Joko Widodo (Jokowi) sebagai Presiden Republik Indonesia. Dia mengambil keputusan melawan penyebaran virus ini dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB.
Dasar hukum yang menjadi landasan adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Sebagai turunannya diterbitkan Peraturan Pemerintah (PP) serta Keputusan Presiden (Keppres).
"Pemerintah juga sudah menerbitkan PP tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Keppres Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat untuk melaksanakan amanat undang-undang tersebut," kata Jokowi dalam siaran langsung di kanal YouTube Sekretariat Presiden pada Selasa, 31 Maret 2020.
Dengan itu Jokowi sudah mengambil kartu dari tumpukan dek. Dia pun meminta semua pemerintah daerah yang merupakan kepanjangan tangannya untuk patuh mengikuti apa yang disebutkan dalam kartunya itu untuk memenangi perlawanan terhadap Coronavirus Disease 2019 (COVID-19).
"Dengan PP ini jelas para kepala daerah saya minta saya minta tidak membuat kebijakan sendiri-sendiri yang tidak terkoordinasi, semua kebijakan di daerah harus sesuai dengan peraturan berada dalam koridor dalam undang-undang, PP, serta Keppres tersebut," ujar Jokowi memberikan penegasan.
Bila ditarik sedikit ke belakang, perintah Jokowi agar daerah memiliki satu visi dengan pemerintah pusat bukan hanya terjadi kali ini. Kapan saja?
Pernyataan Lengkap Jokowi soal Status Darurat Kesehatan:
