Ini Beda Kedaruratan Kesehatan Masyarakat vs Darurat Sipil

Tim detikcom - detikNews
Rabu, 01 Apr 2020 07:58 WIB
Presiden Joko Widodo merapikan masker yang digunakannya saat meninjau Rumah Sakit Darurat Penanganan COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta, Senin (23/3/2020). Presiden Joko Widodo memastikan Rumah Sakit Darurat Penanganan COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran siap digunakan untuk menangani 3.000 pasien. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/Pool/aww.
Presiden Jokowi (Foto: ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)
Jakarta -

Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru saja menetapkan status kedaruratan kesehatan masyarakat. Kendati demikian, Jokowi juga menyiapkan kebijakan darurat sipil terkait virus Corona (COVID-19) untuk dipakai dalam keadaan abnormal atau luar biasa.

Apa sih beda kedaruratan kesehatan masyarakat dengan darurat sipil?

Untuk menentukan perbedaan keduanya, detikcom merujuk pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan yang menjelaskan soal kedaruratan kesehatan masyarakat, juga Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya yang mengatur tentang darurat sipil.

Kedaruratan Kesehatan Masyarakat

Kedaruratan Kesehatan Masyarakat adalah kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular dan/atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterorisme, dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara.

Pasal empat menyatakan pemerintah pusat dan daerah bertanggung jawab melindungi kesehatan masyarakat, dari penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Perlindungan dilakukan melalui penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan. Salah satu tindakan kekarantinaan kesehatan adalah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan pada kedaruratan kesehatan masyarakat dilaksanakan pemerintah pusat secara cepat dan tepat. Kekarantinaan dilakukan berdasarkan besarnya ancaman, efektivitas, dukungan sumber daya, dan teknik operasional. Tentunya dengan mempertimbangkan kedaulatan negara, keamanan, ekonomi, sosial, dan budaya.

Sementara, Pasal 10 menyatakan, kedaruratan ditetapkan dan dicabut pemerintah pusat. Selain itu, pemerintah pusat juga menetapkan dan mencabut status di pintu masuk dan/atau wilayah dalam negeri yang terjangkit kedaruratan kesehatan masyarakat.

Sebelum menetapkan kedaruratan kesehatan masyarakat, pemerintah pusat menetapkan jenis penyakit dan faktor risiko yang mengakibatkan kedaruratan. Ketentuan lebih lanjut diatur dalam PP.

Jokowi Tetapkan Status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat:

Selanjutnya
Halaman
1 2