Alasan-alasan MA Batalkan Kenaikan Iuran BPJS

Andi Saputra - detikNews
Selasa, 31 Mar 2020 16:26 WIB
Ilustrasi Palu Hakim
Foto: Ilustrasi (Ari Saputra)
Jakarta -

Mahkamah Agung (MA) melansir putusan Nomor 7 P/HUM/2020 tentang pembatalan kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Dalam putusan itu, MA menguliti buruknya pengelolaan BPJS Kesehatan sehingga keuangan menjadi buruk.

Menurut MA yang dikutip dari putusan Nomor 7 P/HUM/2020, Selasa (31/3/2020), masalah BPJS Kesehatan karena dalam perumusan kebijakan umum dan sinkronisasi penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional yang dilaksanakan Dewan Jaminan Sosial Nasional ada masalah. Kedua, penyelenggaraan program jaminan sosial oleh BPJS, yang terjadi dalam praktek selama ini terdapat suatu persoalan.

Persoalan dimaksud meliputi:

Struktur hukum (legal structure), berupa belum adanya koordinasi yang baik (ego sektoral) antara satu kementerian dengan kementerian lainnya dalam mengurus penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial;

Substansi hukum (legal substance), berupa: adanya overlapping aturan yang diterapkan dan ketidakkonsistenan antara satu instansi dengan instansi lainnya dalam proses penegakan hukum;

Budaya hukum (legal culture), berupa masih banyaknya perilaku tercela dan tidak terpuji baik dari kalangan pengambil kebijakan, stakeholder maupun masyarakat di bidang jaminan sosial.

Selanjutnya
Halaman
1 2