Penjelasan soal Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Ditetapkan Jokowi

Danu Damarjati - detikNews
Selasa, 31 Mar 2020 15:36 WIB
Presiden Jokowi menggelar konferensi pers di Istana Bogor mengenai penanganan virus corona Covid-19.
Presiden Jokowi (Pool/Biro Pers Setpres/Muclis Jr)

Pihak yang berhak menetapkan kedaruratan kesehatan masyarakat adalah Pemerintah Pusat. Ini diatur dalam Pasal 10, Undang-Undang ini. Bila keadaan kedaruratan kesehatan masyarakat sudah ditetapkan, langkah lainnya bisa diambil, sebagaimana bunyi Pasal 14 ayat (1) berikut ini.

"Dalam keadaan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang meresahkan dunia, pemerintah pusat dapat menetapkan Karantina Wilayah di pintu masuk."

Halaman

(dnu/fjp)