Butuh Banyak Biaya Jika Lockdown, Pemprov Sulsel Pilih Isolasi Per Wilayah

Makassar -

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan belum memutuskan untuk melakukan lockdown meski saat ini ada 50 warganya yang positif virus Corona dan 105 orang masuk kategori pasien dalam pengawasan. Biaya lockdown yang lebih mahal membuat Pemprov Sulsel lebih memilih mengisolasi atau mengkarantina wilayah yang terdapat warga terjangkit virus Corona atau masuk kategori PDP.

"Jadi kita lakukan dulu isolasi spot by spot, karena ini lebih efisien dan lebih mudah untuk kita mengontrol," ujar Wakil Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman dalam keterangannya kepada wartawan di Makassar, Selasa (31/3/2020).

Karantina atau isolasi per wilayah yang dimaksud ialah menutup akses keluar masuk dan memperketat penjagaan terhadap kawasan permukiman yang terdapat positif Corona atau PDP Corona. Kawasan yang diisolasi dapat berupa 1 kelurahan, 1 kecamatan, perumahan, dan permukiman. Opsi ini dinilai lebih efektif dibanding melakukan lockdown total wilayah Sulsel yang biayanya sangat besar.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Saya terima juga tadi barusan analisis secara ekonomi bahwa kita akan butuhkan sekitar 40 persen terbawah penduduk Sulawesi Selatan. Itu penanganannya akan membutuhkan banyak sekali biaya ketika itu lockdown total," jelasnya.

"Apa yang kita lakukan adalah isolasi karantina per wilayah. Jadi wilayahnya misalnya kelurahan, ataupun wilayah kecamatan, atau juga wilayah perumahan lebih kecil, ketika di lokasi ini ada kejadian (positif COVID-19) atau indikasi suspect atau PDP," lanjutnya.

Kawasan yang diisolasi akan dipantau dan dijaga ketat oleh aparat gabungan dan dipantau selama 14 hari masa inkubasi Corona.

"(Kawasan) yang diisolasi ini akan kita pantau, bagaimana (memenuhi) kebutuhan pangan, bagaimana akses masuk dan keluarnya," tuturnya.

Selain melakukan karantina per wilayah, Pemprov Sulsel juga akan memperketat penjagaan di setiap pintu masuk menuju Sulsel seperti di bandara, pelabuhan, dan wilayah perbatasan. Akan dibuat Posko Siaga COVID-19 yang diisi tim dari Satgas Penanganan dan Pencegahan Corona.

"Karena kita tidak mungkin karantina semua, karena di Parepare saja ada berapa banyak (yang masuk), di pintu-pintu perbatasan. Jadi kita lebih pengetatan, kemudian bagaimana memasukkan ke dalam database kita siapa-siapa yang baru masuk dan melakukan pemantauan selama 14 hari," ucapnya.

Selain itu, Pemprov Sulsel juga akan melakukan refocusing anggaran untuk penanganan COVID-19 di Sulsel. Salah satu yang menjadi fokus ialah pemenuhan alat kesehatan bagi petugas medis yang menangani Corona.

"Tentu diambil dari anggaran-anggaran yang bukan menjadi prioritas. Kita lihat yang mana nonprioritas dan itu kita ajukan ke DPR untuk melihat relokasi ini. Kalau besarannya DPR kemarin menyebutkan Rp 500 M, tapi kita akan mencoba untuk bagaimana tahap pertama berapa, tahap kedua berapa, dan tentu kita akan melihat juga cash flow anggaran kita secara bulanan," katanya.

Halaman 1 2

Selanjutnya