Darurat Sipil Ditolak, Jokowi Didesak Segera Tetapkan Status Darurat Kesehatan

Jakarta -

Direktur Eksekutif Lokataru Haris Azhar meminta agar pemerintah segera menetapkan status darurat kesehatan masyarakat sesuai Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Bukan justru memberi opsi kebijakan darurat sipil untuk mencegah penyebaran virus Corona (COVID-19).

"Segera menetapkan status kedaruratan kesehatan masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018. Penetapan ini harus meletakkan otoritas tertinggi dalam upaya penanggulangan COVID-19 berada di otoritas kesehatan, bukan dalam wujud darurat sipil apalagi darurat militer," kata Haris, dalam keterangannya, Selasa (31/3/2020).

Haris mengingatkan aparat keamanan seperti TNI dan Polri yang dilibatkan harus bertindak profesional dan tidak boleh melakukan tindakan represif. Misalnya aparat dalam jumlah terbatas dan bersifat perbantuan kepada otoritas kesehatan dalam menjalankan misi kemanusiaannya, serta tidak melakukan tindakan di luar hukum atau mandat yang ada.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Negara juga harus memastikan bahwa darurat kesehatan ini tidak dijalankan dengan represif seperti diperlihatkan beberapa negara, melainkan mengedepankan penyadaran publik yang menjamin keberlanjutan physical distancing," ujarnya.

Haris dengan gabungan koalisi masyarakat sipil ini meminta agar pemerintah dengan ditetapkannya status kedaruratan kesehatan, maka memprioritaskan pembenahan pelayanan kesehatan bagi pasien yang terjangkit Corona. Ia meminta agar pemerintah memastikan persediaan obat-obatan, APD, terutama obat-obatan esensial seperti ketersediaan ARV, dan perlengkapan lain yang dibutuhkan.

"Merombak sistem dan mekanisme informasi dan komunikasi publik menjadi transparan, tepat, cepat, dan peka krisis dan dikombinasikan dengan tes masif yang valid metodenya, terpercaya hasilnya, dan dijalankan secara efektif," sambungnya.

Tak hanya itu, Haris menuntut agar tenaga medis disediakan hunian yang layak dalam melawan Corona. Namun ia mengingatkan, kebijakan dan praktik yang menyebabkan hilangnya akses terhadap hunian dan tanah, seperti penggusuran paksa harus dihindari dan dihentikan.

"Pemerintah seharusnya hadir memberikan arahan, kemudahan, fasilitas darurat, dan pelayanan ekstra bagi permukiman padat di berbagai kota yang dituntut untuk melakukan jaga jarak physical distancing," ujarnya.

Selain itu, pemerintah dituntut hadir untuk memastikan kebutuhan obat, vitamin, masker, hand sanitizer yang mulai langka di masyarakat terutama bagi masyarakat kelas bawah. Serta memastikan stok pangan tersedia bagi masyarakat.

"Pemerintah wajib mengambil langkah nyata untuk memastikan ketersediaan stok pangan dan bantuan lainnya untuk kebutuhan hidup harian, dan mempercepat persiapan dan penyediaan bantuan sosial dan jaring pengaman sosial, dan memastikan semua langkah tersebut dilakukan secara transparan dan bekerja sama secara efektif dengan pemerintah daerah demi optimalisasi langkah," ujarnya.

Masyarakat juga sudah melakukan aksi solidaritas untuk memberikan donasi bagi masyarakat ekonomi kelas bawah. Selain itu, aksi swadaya membuat cairan antiseptik, masker untuk dibagikan dan memproduksi alat pelindung diri bagi pekerja kesehatan juga sudah dilakukan warga secara swadaya.

"Inisiatif dan langkah dari warga untuk saling membantu dan bersolidaritas adalah hal positif dan baik. Namun, di sisi lain, inisiatif dan langkah tersebut juga adalah tindakan korektif dari warga serta masyarakat atas gagalnya otoritas negara dalam penanganan COVID-19," tutur Haris.

Selain itu dia menuntut agar pemerintah mengambil langkah cepat dan transparan terkait kebijakan apa yang akan dilakukan. Ia menuntut agar masyarakat memperoleh informasi secara terbuka.

"Negara harus mengumumkan secara gamblang, aksesibel, dan akuntabel tentang seluruh rencana penanggulangan Covid-19 kepada warga. Warga berhak tahu bagaimana Negara akan membawa kita semua keluar dari krisis ini, apa yang akan kita lalui ke depan, berapa lama, dan apa saja dampaknya bagi warga. Keterbukaan informasi itu dapat menumbuhkan dan menjaga kepercayaan masyarakat kepada Negara," sambungnya.

Halaman 1 2

Selanjutnya