DPD PKS Bogor Instruksikan F-PKS Sikapi RAPBD 2006

Jakarta - Menyikapi nota Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2006 sebesar Rp 1,2 trilyun yang disampaikan Bupati Bogor dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Bogor, Selasa 6 Desember lalu, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kab Bogor mengintruksikan kepada Fraksi PKS untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat luas dalam setiap proses pembahasan RAPBD.Beberapa hal penting yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat tersebut mencakup anggaran di sektor kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan layanan publik. ?Kami mengapresiasi upaya pemda Bogor untuk memperbaiki anggaran yang berkaitan dengan kepentingan publik/masyarakat. Namun kami menilai RAPBD masih belum cukup peduli terhadap upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat di berbagai sektor,? kata Plh.Ketua DPD PKS Kabupaten Bogor Ir Rudy Rahmat melalui siaran persnya yang diterima detikcom, Minggu (11/12/2005).Menurut Rudy, dalam sektor pendidikan, PKS mendorong diterapkannya mekanisme swakelola dalam program rehabilitasi gedung sekolah melalui komite sekolah, dengan standar pembangunan yang ditetapkan Pemda.Dalam hal proporsi anggaran, lanjut Rudy, PKS menyambut baik peningkatan anggaran di sektor pendidikan menjadi 33% APBD, namun PKS melihat proporsi untuk kepentingan publik yang hanya 12% dari anggaran sektor ini, terlalu kecil dan amat timpang. "Agar proporsi anggaran untuk kepentingan publik di sektor pendidikan ditingkatkan," tegasnya. Dalam sektor kesehatan, Rudy menjelaskan, agar Fraksi PKS mendesak Pemda khususnya instansi terkait lebih bersungguh-sungguh dalam pelayanan kesehatan masyarakat. "Pembangunan dan pemeliharaan rumah sakit daerah mengedepankan prinsip keseimbangan kontribusi anggaran pusat, provinsi, dan daerah," jelasnya.Dalam sektor ekonomi, lanjut Rudy, DPD PKS meminta agar F PKS untuk memperjuangkan kenaikan upah minimum regional (UMR). Dalam hal mengurangi tingkat pengangguran, F PKS harus memperjuangkan peningkatan proyek-proyek padat karya sebagai katup pengaman sosial pasca kenaikan BBM.Sedangkan pada sektor pemerintahan, DPD PKS juga memerintahkan kepada F PKS untuk memperjuangkan perbaikan kinerja pelayanan aparatur dalam memberikan pelayanan publik bidang kesehatan, pendidikan dan kepedudukan. (ary/)