.webp)
Ketua IDI DKI Jakarta Slamet Budiarto mengusulkan 5 poin strategi penanganan Corona (COVID-19). Slamet meminta pemerintah segera memutus mata rantai penularan Corona serta memperbaiki sistem rujukan rumah sakit yang menangani Corona.
"Usulan strategi penanganan COVID-19 IDI DKI Jakarta," kata Slamet, dalam keterangannya, Selasa (31/3/2020).
Pertama, Slamet meminta pemerintah segera memutus mata rantai penularan dengan melakukan karantina wilayah. Hal itu untuk mencegah terjadinya penularan yang lebih masif.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Bahwa pertama harus diputus sumber-sumber penularan melalui karantina wilayah. Jadi daerah-daerah yang terbesar penderitanya menurut saya harus dikarantina satu wilayah, misalnya DKI Jakarta. Tapi itu kan akan berakibat kepada ekonomi ya tapi kalau nggak gitu kan lalu lalang terus," kata Slamet.
Baca juga: Jokowi Pelototi Kepulangan WNI dari Malaysia |
Kedua, ia meminta pemerintah melakukan rapid test besar-besaran menggunakan rapid test antigen, bukan antibodi. Sebab, menurutnya, rapid test antigen lebih efektif.
"Rapid test kan ada dua antigen sama rapid test antibodi, kalau rapid test antibodi itu kalau sudah menderita selama 7 hari baru bermakna. Tapi kalau rapid test-nya antigen, hari pertama pun sudah bisa dideteksi," katanya.
Ketiga, Slamet meminta pemerintah memperbaiki sistem rujukan. Ia meminta pemerintah menunjuk RS swasta turut berpartisipasi menangani Corona dengan jaminan pembiayaan dari pemerintah.
"Perbaikan sistem rujukan, jadi banyak pasien meninggal dunia di jalan tidak dapat RS rujukan. Sehingga pemerintah kalau mengandalkan RS rujukan milik pemerintah sudah overload. Jadi dia harus menunjuk RS swasta ikut berperan dalam menangani COVID dibiayai oleh pemerintah," ujarnya.
Diperlukan jaminan pembiayaan dari pemerintah, kata dia, agar RS swasta mau berpartisipasi menjadi RS rujukan Corona. Selain itu, ketersediaan alat pelindung diri, SDM RS swasta juga menjadi salah satu faktor, sehingga menurutnya pemerintah perlu menunjuk RS swasta yang sudah siap.
"Harus ada jaminan dari pemerintah RS swasta yang sudah siap baik SDM, sarana-prasarana harus melakukan perawatan pasien COVID jangan di rujuk gitu. Dengan pembiayaan full dari pemerintah. Saya sudah usulkan ke kepala dinas kesehatan untuk menetapkan seluruh RS swasta yang sudah siap ditunjuk sebagai rujukan gitu, tapi sampai hari ini belum," ujarnya.
Keempat, ia mendesak pemerintah memberikan jaminan perlindungan terhadap tenaga medis.Terutama ketersediaan APD, face shield, kacamata, dan masker N95 atau masker bedah.
"Kalau mereka misalnya dokter penyakit dalam, dokter paru itu harus komplit harus pakai APD. Karena APD ini jarang pemerintah harus menyediakan," ujarnya.
Kelima, IDI menyoroti tingginya angka kematian di Indonesia mencapai 8 persen. IDI meminta pemerintah untuk memperbaiki SOP, pengawasan mutu, menyediakan obat dan ventilator, serta ruang isolasi.
"Stop kematian karena kematiannya tinggi kita kan 8 persen. Itu ada beberapa faktor pertama terlambat karena susah mencari rujukan. Penyebab kedua dia ada komplikasi lain mungkin punya penyakit TBC, ginjal, hati, ya itu yang mempercepat. Ketiga mungkin ventilatornya kurang sehingga bisa meninggal," tutur Slamet.
Selain itu, ia menyoroti banyak pihak yang mengadu pasien tidak dapat pelayanan yang baik di RS rujukan Corona. Ia meminta pemerintah memperbaiki birokrasi dan memberikan pelayanan yang terbaik dalam penanganan wabah Corona.
"Walaupun ini pasien wabah mutu harus dijamin bahwa pelayanannya sudah sesuai SOP gitu. Masyarakat harus diidentifikasi yang positif negatif. Penyediaan APD untuk tenaga kesehatan, perbaiki birokrasi, penyediaan obat, ventilator, dan isolasi." ungkapnya.
