Jokowi Minta Pembatasan Sosial Skala Besar, Komisi IX Soroti Penegakan Hukum

Kanavino Ahmad Rizqo - detikNews
Selasa, 31 Mar 2020 06:29 WIB
Ilustrasi corona (Fauzan Kamil/detikcom)
Ilustrasi Corona (Fauzan Kamil/detikcom)
Jakarta -

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan penerapan pembatasan sosial berskala besar dalam penanganan virus Corona (COVID-19). Wakil Ketua Komisi IX Melki Laka Lena mengatakan kebijakan ini harus dibarengi semangat gotong royong dari semua pihak.

"Pembatasan sosial berskala besar ini adalah syarat utamanya, harus ada kesadaran dari semua pihak untuk berbagi beban tanggung jawab, gotong royong semua pihak. Tentu pemerintah di depan, mengajak swasta dengan berbagai kategori masyarakat, tingkat RT/RW, untuk saling berbagi beban tanggung jawab. Yang kedua, dibutuhkan ketaatan dan kedisiplinan dari seluruh pihak ini," kata Melki kepada wartawan, Senin (30/3/2020) malam.

Melki mengatakan pembatasan sosial skala besar ini juga harus disertai penegakan hukum yang terukur. Ini dilakukan agar kebijakan tersebut berjalan efektif.

"Yang ketiga harus ada penegakan hukum yang terukur. Jadi, tanpa penegakan hukum itu, pembatasan sosial skala besar relatif susah dijalankan secara efektif. Maksudnya penegakan hukum itu begini, kan sudah ada pembatasan mana yang untuk bisa berkegiatan, mana ini. Misalnya tenaga medis, kemudian supporting untuk kebutuhan kita sehari-hari, misalnya untuk urusan sembako, urusan transportasi logistik, kemudian urusan listrik, telekomunikasi, itu mesti berjalan. Mungkin bagi mereka ini tentu harus ada ruang untuk bergerak," ujar dia.

Selanjutnya
Halaman
1 2