SBY-JK Cenderung Maafkan Pelanggar HAM

Jakarta - Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember tidak masuk dalam agenda acara SBY-JK. Pemerintahannya pun dianggap memang tidak pernah menghormati HAM, bahkan cenderung memaafkan pelanggar HAM.Padahal persoalan HAM yang terjadi di Indonesia sangat banyak dan masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah. Sebut saja kasus Tanjung Priok, Trisakti, Semanggi I dan II, G30S/PKI, penculikan, penangkapan dan pembunuhan aktivis HAM seperti Munir."Kebijakan pemerintah yang dikeluarkan selama ini cenderung melanggar HAM dan diskriminatif, tidak memihak kepada rakyat dan HAM," ujar Koordinator Kontras Usman Hamid.Hal ini disampaikan dia di sela aksi damai peringatan Hari HAM Sedunia oleh 300-an orang yang tergabung dalam Forum 10 Desember dengan melakukan longmarch di Bundaran HI-Kantor PBB-Istana Merdeka, Jakarta, Sabtu (10/12/2005).Meskipun di akhir tahun ini Indonesia telah meratifikasi konvenan hak sipil politik serta hak ekonomi, sosial dan budaya, lanjut dia, namun belum terorientasi secara kongkret dalam pemajuan HAM di Indonesia."Pemerintah SBY-JK tidak pernah menghormati HAM dan cenderung melestarikan impunitas. Mereka juga melupakan serta memaafkan para pelanggar HAM melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, seperti kasus Timor Leste, Priok, Abepura, dll," cetus Usman.Forum 10 Desember pun meminta kepada pemerintah untuk segera menghapus impunitas dan segera memberikan hukuman yang setimpal kepada para pelanggar HAM."Pemerintah juga diminta menjamin kebebasan berekspresi, beragama dan berkepercayaan, serta menetapkan UU yang tidak diskriminatif," tandas Usman. (sss/)