Widya Dukung Pungutan Gocap Minyak Tanah

Jakarta - Kontroversi pungutan Rp 50 untuk pengawasan distribusi minyak tanah oleh Departemen Dalam Negeri (Depdagi) terus berlanjut. Namun Dirut Pertamina Widya Purnama justru mendukung itu.Widya menilai, dengan adanya pengawasan tersebut akan meredam spekulasi harga di pasar. Pasalnya, harga minyak tanah saat ini sangat variatif, melebihi harga eceran tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemda."Keluar dari depo, minyak tanah harganya Rp 2.000 per liter. Saya pikir Rp 50 yang diambil Pak Ma'ruf (Mendagri) harus di-support, karena harga eceran berbeda-beda, ada yang Rp 2.500 sampai Rp 2.700. Pak Ma'ruf niatnya baik agar harga seragam Rp 2.275," kata Widya.Hal itu diungkapkan Widya, di sela acara hari jadi ke-48 Pertamina yang berlangsung di Gedung Pertamina, Jalan Medan Merdeka Timur, Jakarta, Sabtu (10/12/2005).Untuk meng-clear-kan masalah ini, Widya berjanji akan membahas hal tersebut bersama dalam rapat gabungan dengan DPR."Saya tidak akan berkomentar lebih jauh," tukasnya.Seperti diberitakan, pungutan minyak tanah Rp 50 per liter didasarkan pada surat edaran Mendagri bernomor 541/2523/SJ tertanggal 3 Oktober 2005.Masalah ini telah dibahas oleh Komisi VII DPR dalam rapat kerja pada 28 November lalu, antara Menteri ESDM, Kepala BPH Migas, Sekjen Migas dan Pertamina, minus Widya Purnama. DPR meminta pungutan Rp 50 harus segera dicabut karena memberatkan masyarakat. (ir/)