Ponpes di DIY Tolak Pengambilan Sidik Jari

Ponpes di DIY Tolak Pengambilan Sidik Jari

- detikNews
Jumat, 09 Des 2005 20:55 WIB
Yogyakarta - Rencana Wakil Presiden RI Jusuf Kalla yang meminta agar para santri di pondok pesantren untuk diambil sidik jarinya menuai kecaman. Para pengasuh pondok pesantren di Daerah Istimewa Yogyakarta menolak bila kepolisian akan mengambi sidik jari para santri. Alasannya, pengambilan sidik jari itu melanggar Hak Asasi Manusia (HAM)."Tindakan itu juga merupakan pelanggaran HAM, yakni sebagai tindakan diskriminatif. Karena para santri pada khususnya dan umat Islam pada umumnya akan kehilangan rasa aman," kata KH Abdul Muhaimin, kepada wartawan di Ponpes Nurul Umahat di Prenggan Kotagede Yogyakarta, Jumat (9/12/2005).KH Abdul Muhaimin juga didampingi Nasruddin CH Anshoriy dan pengasuh As-Salafiyah Mlangi KH Abdullah Hasan Muhaimin mempertanyakan, mengapa pengambilan sidik jari itu hanya dilakukan kepada santri yang ada di ponpes. Sementara itu warga negara ndonesia pada umumny justru tidak dilakukan. Ia juga menilai apabila pengambilan sidik jari itu benar-benar dilakukan kepada santri, hal itu sebagai upaya untuk mendeskreditkan santri serta sebagai bentuk stigmatisasi terhadap lembaga pesantren."Padahal pesantren adalah lembaga pendidikan Islam yang telah lama ada dan tidak ada satupunpesantren yang mengajarkan terorisme," urai Muhaimin.Muhaimin menjelaskan, tindakan aparat kepolisian yang langsung mendatangi kemudian menggeledah Ponpes Al Islamy, Kalibawang beberapa waktu lalu dinilai meresahkan. Sehingga membuat para penghuni pondok merasa was-was dan khawatir. "Terus terang bila seperti ini, kami merasa khawatir dan meraa tidak aman dirumahnya sendiri," tandasnya.Sementara itu KH Nasruddin pengasuh Popes Ilmu Giri Selopamioro Imogiri menambahkan pernyataan Wapres mengenai pengambilan sidik jari bagi seluruh santri, sudah menunjukkan pemahaman yang kurang terhadap pondok pesantren. Sebab tidak ada pesantren yang mengajarkan terorisme dan Islam juga tidak mengajarkan terorisme ataupun kekerasan.Apabila hal itu tetap akan dilakukan berarti pemerintah telah menuduh bahwa pesantren itu tempat teroris, sekaligus menuduh kiai sebagai orang yang mengajarkan terorisme."Bila seruan kami tidak didengarkan, pengurus ponpes di DIY secara bersama-sama akan menolak kehadiran Wapres Jusuf Kalla bila akan mengadaan kunjungan di pesantren," katanya. (ahm/)



Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads