Tim Penanggulangan Terorisme Luruskan Makna Jihad

Jakarta - Tim Penanggulangan Terorisme mulai bekerja. Tim yang dibentuk berdasarkan keputusan Menteri Agama ini akan meluruskan persepsi mengenai jihad melalui sosialisasi dengan seluruh lapisan masyarakat terutama pesantren."Dalam pertemuan pertama ini kita merumuskan masalah langkah dan pembagian tugas. Kita turun ke masyarakat dan menyatukan persepsi mengenai jihad dan makna perang yang mengakibatkan terorisme," kata Ketua Umum Tim Penanggulangan Terorisme KH Ma'ruf Amin usai rapat pertama kali Tim Penanggulangan Terorisme di Gedung Depag, Jl Pejambon, Jakarta Pusat, Jumat (9/12/2005).Tim ini terdiri dari ketua yakni KH Ahmad Bagdja, Atho Mudzhar, Azyumardi Azra, Khalil Ridwan dan Husni Thoyyar. Anggota di antaranya adalah Syafii Ma'arif, Amidhan, Nasaruddin Umar, Komaruddin Hidayat, Rozy Munir, Mustofa Yakub. Sedangkan dewan pengarah adalah Menteri Agama Maftuh Basyuni, Ketua NU Hasyim Muzadi dan Ketua PP Muhammadiyah Dien Syamsuddin.Untuk meluruskan makna jihad, lanjut Ma'ruf, tim ini juga akan melakukan pertemuan dengan pejabat pemerintahan, ormas Islam, ormas kepemudaan, penerbitan serta melakukan counter wacana."Menanggulangi terorisme tidak cukup dengan keamanan. Ternyata berangkat dari pemahaman yang salah mengenai Islam. Kita pun melakukan counter wacana dalam bentuk tulisan," jelas ketua umum MUI ini.Ma'ruf juga menyangkal apabila makna jihad yang dikeluarkan MUI, berbeda dengan makna yang dimiliki Islam garis 'keras'. Menurutnya, MUI mengeluarkan makna jihad tidak sembarangan karena melibatkan 200 ulama.Tim ini, menurut Ma'ruf, merangkul Islam 'radikal'. Tim ini merangkul seluruh komponen gerakan Islam kecuali mereka yang melakukan terorisme (pengeboman) atas nama Islam."Kita akan merangkul mereka (Islam keras). Tidak ada perbedaan makna jihad dengan mereka. MUI membedakan antara mati syahid dengan bom bunuh diri," ujarnya.Ma'ruf juga menjelaskan, mengenai sikap pemerintah mendata sidik jari para santri dan alumni pesantren, hal itu dinilai berlebihan. Namun, apabila dilakukan dengan data-data yang kuat serta tidak melakukan generalisasi pada setiap pesantren, Ma'ruf setuju akan rencana itu."Itukan tidak pesantren ke pesantren. Lagipula Kapolri telah membantahnya," tukasnya. (ahm/)