Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Mujiyono membuat skema perhitungan biaya kebutuhan warga jika Jakarta dikarantina selama 14 hari untuk mencegah penyebaran virus Corona (COVID-19). Perhitungan Mujiyono, dibutuhkan dana Rp 8,4 triliun untuk memenuhi kebutuhan pokok warga Jakarta.
Perhitungan pertama, bantuan diberikan hanya kepada penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan, di mana terdapat 3,48 PBI di Jakarta. Jika perhitungan itu yang dipakai, maka pemerintah harus merogoh kocek sebesar Rp 1,6 triliun.
"Pertama bantuan untuk warga penerima subsidi. Saya ambil dari data penerima bantuan iuran (PBI) BPJS tahun 2016, saat itu tercatat paling banyak jumlahnya mencapai 3,48 juta. Jika dikalikan Rp 33.000 per hari untuk makan sesuai angka kebutuhan gizi, maka total yang dibutuhkan Rp 1,6 triliun," kata Mujiyono dalam keterangan tertulisnya yang diterima detikcom, Senin (30/3/2020).
Namun, jika pemerintah juga menanggung kebutuhan sabun, susu/MPASI Balita, kebutuhan spesifik penyandang disabilitas, kebutuhan air minum dan operasional ojek online untuk mengantarkan paket makanan ke warga terdampak itu, perhitungannya menjadi berbeda.
"Sehingga, total hitungan pada skema pertama ini dibutuhkan Rp 4,4 triliun untuk biaya lockdown," kata Mujiyono.
Perhitungan kedua, Mujiyono menggunakan Basis Data Terpadu (BDT) Kementerian Sosial (Kemensos). Dia menjelaskan, jika bantuan diberikan kepada warga dengan pendapatan bawah sesuai BDT Kemensos, yakni sebanyak 4,4 juta orang, anggaran yang dibutuhkan diperkirakan sebesar Rp 4,9 triliun.
"Kalau 4,4 juta kalangan bawah ditanggung makannya selama 14 hari, maka dibutuhkan Rp 2,044 triliun. Jika ditambah kebutuhan lainnya, seperti alat pembersih sabun, susu/MPASI, makanan tambahan lansia dan lainnya, maka total dibutuhkan Rp 4,9 triliun," jelasnya.
Update Data Sebaran Kasus Positif Corona di Jakarta:
