Pengamat: Impor Beras Diduga untuk Biayai Partai

Jakarta - Kebijakan impor beras terus disorot. Isu terbaru, kebijakan ini kemungkinan didukung dan dimanfaatkan partai tertentu sebagai sarana untuk mengumpulkan dana."Harganya di sana cuma Rp 2.500 per kilogram, di sini dijual Rp 3.500 per kilogram. Artinya mereka bisa untung bersih Rp 1.000 per kilogram. Kalau satu ton bisa mendapatkan Rp 1 miliar. Bayangkan saja itu cukup untuk membiayai satu partai" kata pengamat ekonomi INDEF Bustanul Arifin.Hal ini dikatakan Bustanul dalam acara diskusi dialektika demokrasi dengan tema "Prospek Hak Angket Impor Beras" di Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (9/12/2005).Menurut Bustanul, impor beras yang dilakukan pemerintah tidak akan berhenti dengan kebijakan apapun, bahkan dengan penggunaan hak angket sekalipun. "Kalau mau hak angket ya silakan. Karena yang tidak jelas memang harus diperjelas," ujar Bustanul.Praktek impor beras sangat menggiurkan karena ini tambang rente (rent seeking). Ada pihak-pihak yang memanfaatkan kelemahan data pemerintah seperti kurang stok dan sebagainya. "Ada kamuflase data, karena sifatnya rente," jelas Bustanul.Ditambahkan Bustanul, beras yang diimpor dari Vietnam tersebut adalah beras stok lama yang disimpan di gudang . Jadi Indonesia membeli beras bekas dari Vietnam."Mereka ingin menukar dengan stok lama, bulan November Vietnam panen raya dan surplus beras 4,5 juta ton," demikian Bustanul. (ahm/)