KSP: Simulasi untuk Skenario Ekstrem, Belum Ada Wacana Karantina Wilayah

Indra Komara - detikNews
Senin, 30 Mar 2020 08:32 WIB
Semakin mewabahnya virus corona pembuat perusahaan dan PNS di Jakarta bekerja di rumah (WFH). Jakarta pun kini semakin sepi.
Ilustrasi jalan Jakarta. (Antara Foto)
Jakarta -

Polda Metro Jaya melakukan simulasi rencana pengamanan dalam menghadapi pandemi virus Corona (COVID-19). Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Gahral Adian mengatakan simulasi merupakan langkah antisipasi yang perlu dilakukan untuk mengantisipasi skenario paling ekstrem terkait Corona.

"Jadi simulasi harus dilihat sebagai satu antisipasi skenario yang paling ekstrem, yaitu karantina wilayah, hanya sampai saat ini belum ada wacana untuk karantina wilayah," kata Donny, kepada wartawan, Minggu (29/3/2020).

Donny mengatakan saat ini pemerintah masih menyiapkan peraturan pemerintah (PP) untuk mengatur lebih detail soal karantina wilayah. Namun dia menegaskan, meski PP sedang disiapkan, bukan berarti karantina wilayah jadi opsi prioritas untuk menangani Corona saat ini.

"Itu bukan sesuatu yang pasti diambil, opsi yang diambil pemerintah sekarang adalah massive rapid test dan physical distance. Belum ada keputusan untuk karantina wilayah. Jadi tidak perlu khawatir, segala simulasi, segala persiapan itu dalam rangka skenario yang paling ekstrem dari upaya penanganan COVID-19, bukan berarti itu akan diputuskan dalam waktu dekat," jelasnya.

Lebih lanjut, Donny memaparkan banyak yang harus diperhitungkan untuk menerapkan kebijakan karantina wilayah. Salah satunya dampak sosial ekonomi.

"Karena seperti yang dikatakan Pak Presiden, karantina wilayah atau lockdown itu punya dampak sosial ekonomi yang perlu diperhitungkan masak-masak," ucapnya.

Donny juga menyebutkan, untuk karantina wilayah yang sifatnya parsial masih dimaklumi karena keputusannya ada di kepala daerah. Namun kalau bicara karantina wilayah secara menyeluruh, lanjut dia, keputusannya ada di tangan Presiden.

"Karantina sifatnya parsial itu oke, tapi kalau seluruh wilayah administratif, itu keputusan di Presiden. Lockdown Jakarta itu keputusan Presiden, tapi misalnya kelurahan apa, di Jakarta Utara atau Jakarta Timur, itu bisa. Lockdown yang mikro bisa, tapi skala yang sifatnya makro dalam artian seluruh wilayah Jakarta itu tidak," ujar Donny.

Sebelumnya, beredar Surat Telegram dari Kapolda Metro Jaya kepada seluruh jajaran kapolres di Jakarta. Isinya, Kapolda Metro Jaya Irjen Nana Sudjana meminta jajarannya menyiapkan rencana pengamanan terkait penutupan jalan itu. Akses yang ditutup mulai dari jalur arteri hingga jalan-jalan kecil yang menjadi akses keluar-masuk Ibu Kota.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus membenarkan adanya Surat Telegram tersebut. Namun Yusri menegaskan maksud dari arahan itu bukan terkait dengan 'lockdown' Ibu Kota.

"Itu kita minta data rencana pengamanan masing-masing wilayah untuk kita adakan rencana latihan simulasi untuk kontingensi dalam menghadapi situasi sekarang," kata Yusri.

Terkait karantina wilayah, Dewan Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (UI) telah mengeluarkan beberapa poin imbauan untuk pemerintah dalam menangani penyebaran virus Corona (COVID-19). Disebutkan, karantina wilayah disarankan diterapkan selama 14 hari.

"Karantina wilayah disarankan dilakukan selama minimal 14 hari, di provinsi-provinsi yang menjadi episentrum (zona merah) penyebaran COVID-19 atau daerah lain dengan berbagai pertimbangan," demikian bunyi poin 2 imbauan Dewan Guru Besar Fakultas Kedokteran UI seperti dilihat detikcom, Jumat (27/3).

Jokowi Tegaskan Tak Akan Lockdown

Jokowi dalam kesempatan terpisah berulang kali menyampaikan tidak akan melakukan lockdown karena virus Corona. Jokowi mengatakan setiap negara memiliki karakteristik yang berbeda.

"Ada yang bertanya kepada saya, kenapa kebijakan lockdown tidak kita lakukan? Perlu saya sampaikan bahwa setiap negara memiliki karakter yang berbeda-beda, memiliki budaya yang berbeda-beda, memiliki kedisiplinan yang berbeda-beda," kata Jokowi dalam rapat terbatas lewat video conference yang disiarkan channel YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (24/3).



Jokowi menyebut kebijakan yang paling pas diambil di Indonesia adalah pembatasan secara fisik atau physical distancing. Jokowi juga sudah berulang kali menyampaikan untuk bekerja, beraktivitas, dan beribadah di rumah.

"Sehingga di negara kita memang yang paling pas adalah physical distancing," katanya.

(idn/fas)