Lembaga survei Charta Politika merilis hasil survei kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi). Bagaimana hasilnya?
Survei tersebut dilakukan pada 20-27 Februari 2020 dengan metode wawancara tatap muka terhadap 1.200 responden yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Kriteria responden minimal 17 tahun atau sudah memenuhi syarat pemilih. Metode sampling yang digunakan adalah multistage random sampling. Margin of error 2,83 persen.
"Menangani masalah kesenjangan ekonomi: 37,3 persen puas, 50 persen tidak puas, 12,8 persen tidak tahu atau tidak menjawab," demikian bunyi hasil survei Charta Politika seperti yang diterima detikcom, Minggu (29/3/2020).
Selain Jokowi, Charta Politika menyurvei lembaga tinggi negara mana yang kinerjanya paling baik. Hasilnya, presiden menjadi lembaga tinggi negara yang kinerjanya paling baik, disusul KPK di peringkat kedua.
"Presiden 29,2 persen, KPK 27,6 persen," begitu hasil survei Charta Politika.
Berikut ini hasil surveinya:
Kepuasan terhadap kinerja Jokowi di berbagai bidang
- Mengelola kabinet: 52,2 persen puas, 23,1 tidak puas, 24,8 tidak tahu atau tidak menjawab
- Menangani masalah pengangguran: 32,8 puas, 52,3 tidak puas, 14,9 tidak tahu atau tidak menjawab
- Menangani masalah kesenjangan ekonomi: 37,3 persen puas, 50 persen tidak puas, 12,8 persen tidak tahu atau tidak menjawab
- Menangani tenaga kerja asing: 30,9 persen puas, 46,6 persen tidak puas, 22,5 persen tidak tahu atau tidak menjawab
- Membatasi impor: 42,8 persen puas, 33 persen tidak puas, 24,2 persen tidak tahu atau tidak menjawab
- Mengurangi utang luar negeri: 39,8 persen puas, 38,1 persen tidak puas, 22,2 persen tidak tahu atau tidak menjawab
- Menarik investasi ke Indonesia: 51,6 persen puas, 23,8 persen tidak puas, 24,7 persen tidak tahu atau tidak menjawab
- Melindungi masyarakat minoritas: 53,8 persen puas, 26,8 persen tidak puas, 19,5 persen tidak tahu atau tidak menjawab
- Menangani masalah intoleransi: 52,4 persen puas, 28,3 persen tidak puas, 19,3 persen tidak tahu atau tidak menjawab
- Memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme: 54,4 persen puas, 31,7 persen tidak puas, 13,9 persen tidak tahu atau tidak menjawab
- Mengelola Polri: 65,3 persen puas, 19,7 persen tidak puas, 15 persen tidak tahu atau tidak menjawab
- Mengelola TNI: 69,5 persen puas, 15 persen tidak puas, 15,5 persen tidak tahu atau tidak menjawab
- Melindungi KPK: 57 persen puas, 27,1 persen tidak puas, 15,9 persen tidak tahu atau tidak menjawab
