Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) menetapkan status darurat kesehatan terkait penyebaran virus Corona (COVID-19) di Indonesia. PSHK menilai penetapan status tersebut dapat dibarengi penerbitan peraturan pemerintah (PP) mengenai penanganan darurat kesehatan.
"Mengeluarkan Keputusan Presiden untuk menetapkan status darurat kesehatan COVID-19 berbarengan dengan dikeluarkannya PP terkait penanganan darurat kesehatan secara nasional agar langkah-langkah pemerintah menjadi terukur," kata peneliti PSHK Agil Oktaryal dalam keterangan tertulis yang diterima, Minggu (29/3/2020).
PSHK menilai imbauan pemerintah terkait kebijakan psychical distancing dan tidak keluar rumah tidak efektif. Tidak efektifnya imbauan tersebut, menurut PSHK, tecermin dari keputusan sejumlah pemda mengarantina wilayahnya, seperti Papua dan Tegal.
"Kebijakan penanganan yang terbatas pada imbauan melakukan physical distancing, tidak melakukan perjalanan jauh, menggambarkan bahwa pemerintah gagap mengambil keputusan terhadap status keadaan darurat kesehatan dan penanganan COVID-19," sebut Agil.
"Mobilitas massal masyarakat ke daerah yang nyaris tak terbendung adalah bukti bahwa tidak efektifnya imbauan pemerintah dalam melakukan pencegahan penyebaran virus hingga ke daerah," imbuhnya.
