Cegah Corona di Lapas, PPP Minta Presiden Beri Amnesti-Grasi Selektif ke Napi

Sachril Agustin Berutu - detikNews
Minggu, 29 Mar 2020 10:59 WIB
Arsul Sani
Arsul Sani (Mochamad Zhacky Kusumo/detikcom)

Arsul mengungkapkan, berdasarkan data saat ini, jumlah napi kasus narkoba ada di kisaran separuh dari total napi yang menghuni lapas di seluruh Indonesia saat ini. Karena itu, pemberian amnesti umum atau grasi kepada penyalah guna murni narkoba akan mengurangi beban overkapasitas lapas yang cukup signifikan.

"Presiden memiliki kewenangan konstitusional untuk memberikan amnesti dan grasi ini berdasar Pasal 14 UUD 1945. Namun amnesti umum atau grasi ini hanya untuk napi penyalah guna murni narkoba, bukan untuk pengedar, apalagi bandar," kata Arsul.

Wakil Ketua MPR itu menjelaskan, lagipula, sejatinya Pasal 127 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengamanatkan penyalah guna narkoba yang non-pengedar dan bandar itu untuk direhabilitasi. Namun, kata Arsul, selama ini penegak hukum tetap saja memproses hukum yang berujung penjara bagi mereka.

"Untuk memungkinkan Presiden memberikan amnesti atau grasi ini, maka Menkum HAM perlu menyiapkan data dan juga kajian tentang napi-napi mana yang pantas mendapatkannya," jelas Arsul.

Selain penyalah guna narkoba non-pengedar dan non-bandar, Arsul menilai napi kejahatan ringan lainnya bisa dibebaskan. Misalnya penganiayaan ringan.

"Selain napi penyalah guna murni narkoba, juga beberapa tindak pidana lain yang hakikatnya adalah kejahatan yang merugikan orang perorangan saja dengan jumlah kecil, seperti penipuan, penggelapan, pencurian nonkekerasan, penganiayaan ringan," pungkas dia.

selanjutnya
Halaman

(mae/mae)