Fraksi PPP DPR RI meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan amnesti dan grasi selektif ke narapidana dengan kasus tertentu. Hal itu guna mencegah penyebaran virus Corona (COVID-19) di lembaga permasyarakatan (lapas).
"Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPPP) DPR RI mengingatkan pemerintah bahwa overkapasitas yang terjadi di banyak lembaga pemasyarakatan (lapas) negara kita berpotensi besar menyebabkan tersebarnya virus Corona di lingkungan lapas tidak terkendali," kata Penasihat F-PPP DPR, Arsul Sani, dalam keterangan tertulis, Minggu (29/3/2020).
"Untuk itu, Arsul meminta agar Presiden mempertimbangkan pemberian amnesti umum atau grasi secara selektif terhadap narapidana (napi) kasus tertentu," imbuhnya.
Arsul mengatakan amnesti dan grasi selektif itu ditujukan untuk narapidana kejahatan ringan. Misalnya penyalah guna narkoba, bukan pengedar, dan bukan bandar.
"Yang antara lain bisa dipertimbangkan untuk mendapat amnesti umum atau grasi adalah napi yang statusnya hanya penyalah guna narkoba murni dan napi tindak pidana yang tidak masuk kejahatan berat serta sifatnya personal," tuturnya.
