.webp)
Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) menyampaikan keprihatinannya terhadap masih sangat kurangnya Alat Pelindung Diri (APD) untuk para tenaga medis Indonesia baik di Jakarta maupun di luar Jakarta. Padahal korban makin banyak berjatuhan, dan virus Covid-19 makin banyak menyebar ke berbagai daerah, sehingga banyak tenaga medis yang tertular bahkan hingga ada yang wafat.
"Dalam upaya mengatasi wabah Covid-19 yang sudah menjadi teror ini, tenaga kesehatan adalah pahlawan bangsa dan pahlawan dunia. Mereka rela dikerahkan di garis depan, berjibaku melawan virus Corona. Tetapi mirisnya sampai saat ini masih banyak yang tidak dibekali dengan alat tempur yang memadai seperti APD, kondisi mengkhawatirkan yang dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan mereka," ujar HNW dalam keterangan tertulis, Jumat (27/3/2020).
Oleh karena itu, HNW mengapresiasi keputusan Fraksi PKS untuk memotong gaji anggota DPR dan DPRD dari FPKS di seluruh Indonesia. Dari dana tersebut, kemudian mereka belikan APD dan telah mereka sumbangkan secara langsung untuk Tenaga Kesehatan melalui PB IDI dan PP PNSI (Persatuan Perawat Nasional Seluruh Indonesia). Hal ini disambut dengan sangat positif oleh Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI dan Persatuan Perawat Nasional Seluruh Indonesia (PP PNSI).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Melihat fakta terkait Covid-19 tersebut, HNW juga menyerukan kepada seluruh wakil rakyat, anggota DPR-RI dan DPRD Provinsi dan Kabupaten dari partai-partai yang lain, agar bersama dengan FPKS dengan memotong gaji anggota DPR dan DPRD se-Indonesia untuk membantu rakyat dan para tenaga kesehatan. Bahkan membantu Negara dalam mengatasi pandemi Covid-19 yang telah dinyatakan oleh Pemerintah menjadi bencana nasional nonalam.
"Kami Fraksi PKS di seluruh Indonesia, sudah putuskan untuk potong gaji demi membantu kekurangan APD tersebut. Namun kekurangan APD tidak hanya terjadi di Jabodetabek, melainkan di banyak Provinsi dan Kabupaten di Indonesia. Maka perlu juga anggota dewan lainnya dari seluruh partai, dari pusat hingga provinsi, kabupaten dan kota, untuk juga turut melakukan potong gaji seperti PKS, demi membantu para tenaga kesehatan, rakyat di dapilnya masing-masing," jelasnya.
Di samping itu, HNW juga mengingatkan pemenuhan kebutuhan APD hanyalah salah satu cara dalam membantu tenaga medis. Pemerintah juga wajib mencegah lumpuhnya sistem layanan kesehatan karena lonjakan kasus yang tinggi.
"Maka pemerintah agar lakukan lockdown parsial untuk DKI Jakarta dan zona merah lainnya. Sebagaimana sudah dilaksanakan di 17 negara, dan sudah disuarakan oleh anggota DPR, PB IDI, FKUI, agar tidak terjadi lonjakan kasus Corona, bisa diatasi dan dipotong mata rantai penyebarannya, agar Indonesia tak jadi epicentrum baru penyebaran pandemi Covid-19, agar tak jadi tragedi kemanusiaan," tegasnya.
(akn/ega)
