Disharmonisasi SBY-JK, Siapa yang Kuat, Dia yang Bermain

Jakarta - Meski tak lagi kerap melontarkan pernyataan berbeda, tapi diharmonisasi SBY-JK masih ada. Contohnya JK yang cenderung 'ngotot' soal sidik jari santri, sementara SBY bersikap diam membisu.JK, sang wapres, berkali-kali mencoba meyakinkan kalau pengambilan sidik jari santri tidak hanya bermanfaat untuk penanganan terorisme, tapi juga jika ada santri yang kecelakaan atau hilang.Ide tersebut lebih banyak mengundang sikap kontra ketimbang pro. Protes dan kecaman menghujani wacana tersebut. Namun Kalla tetap pada pendapatnya, meski Kapolri Jenderal Pol Sutanto akhirnya menegaskan tidak akan ada pengambilan sidik jari santri.Lalu mana suara SBY? Suara sang presiden tak kunjung terdengar menyikapi hal ini."Ini menunjukkan lembaga kepresidenan tidak utuh. Hal ini terjadi karena lembaga kepresidenan di Indonesia tidak memiliki sistem yang jelas," kata pengamat politik UI Arbi Sanit.Hal ini disampaikan dia usai acara seminar sehari "Pemuda dan Radikalisme" di Jakarta Media Center, Jl Kebon Sirih, Jakarta, Jumat, (9/12/2005)."Tidak ada koordinasi yang baik dan job desk yang jelas antara pemerintahan, kekuasaan dan kekuatan. Jadi, siapa yang kuat, dia-lah yang lebih bermain," cetus Arbi.Sedangkan mengenai keterkaitan antara teroris dengan pesantren sehingga tercetus wacana sidik jari santri, Arbi lebih melihatnya sebagai akibat dari bukti yang ditunjukkan sendiri oleh para teroris melalui video pelaku bom Bali II.Sejak Soekarno-HattaKembali ke soal disharmonisasi antara presiden dengan wapres, dalam pengamatan Arbi, hal semacam ini sudah terjadi sejak zaman kemerdekaan."Kesenjangan antara presiden dan wapres terlihat ketika Presiden Soekarno begitu kuat, sehingga Wapres M Hatta memilih untuk mengundurkan diri. Pada masa Orde Baru pun, wapres yang ada dicocok-cocokkan karena takut," ujarnya.Menurut Arbi, hal itu terjadi karena semuanya masih bermain secara pribadi, alias perorangan. Sehingga tidak ada kewenangan dan pola permainan yang jelas."Jika timbul perpecahan di kepemimpinan, di bawahnya akan lebih pecah lagi. Ini menimbulkan dampak negatif karena masyarakat melihat perpecahan di antara pemimpinnya," katanya.Untuk itu Arbi meminta agar segera dilakukan upaya pembenahan di lembaga kepresidenan, terutama sistem dan pola main yang jelas, agar presiden maupun wapres mengetahui fungsi dan tugasnya masing-masing. (bal/)