Polri Bantah Usulkan Ambil Sidik Jari Santri

Jakarta - Dituding sebagai pengusung ide pengambilan sidik jari santri rupanya membikin Polri gerah. Kapolri Jenderal Pol Sutanto terang-terangan membantah. Ide itu, katanya, justru diusung sejumlah ulama dari Cimahi, Jawa Barat."Ini bukan kebijakan Polri. Ini adalah inisiatif dari kelompok masyarakat di sana," ungkap Kapolri dalam jumpa pers di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta, Jumat (9/12/2005).Pernyataan Kapolri itu dibenarkan Kabareskrim Mabes Polri Komjen Pol Makbul Padmanagara. Pengabilan sidi jari, katanya, memang ide positif yang lahir dari ulama.Bagi Polri, kalau ada pesantren yang ingin diambil sidik jarinya, tentu akan dibantu fasilitasinya. "Kalau pesantrennya mau, kenapa tidak kita bantu," tegasnya.Tidak hanya sidik jari saja, kalau ada masyarakat yang ingin melakukan tes DNA pun, sambung Kapolri, pihaknya siap membantu. "Seperti yang dilakukan Setiawan Djodi. Kita tentu akan bantu dan fasilitasi," katanya.Pada dasarnya, lanjut Kapolri, pengambilan sidik jari itu merupakan hal positif. Namun itu bukan kewenangan Polri. Yang diinginkan Polri justru kepemilikan single identity number (SIN) di kalangan masyarakat dan berlaku secara nasional.Dengan adanya SIN, masyarakat tidak akan bisa lagi memiliki KTP rangkap, begitu juga dengan paspor. Polri pun bisa mengakses nomor tersebut dan bekerjasama dengan pihak bea cukai, serta administrasi lainnya.Kebijakan ini akan diterapkan Polri tidak hanya untuk pelanggaran hukum saja, tapi juga terkait kecelakaan lalu lintas. (umi/)