Benarkah Kota Tegal Lockdown? Ini Definisi Sesuai UU Kekarantinaan

Andi Saputra - detikNews
Jumat, 27 Mar 2020 10:39 WIB
Pemerintah Kota Tegal melakukan Lockdown lokal dengan menutup jalur pantura dari arah Jawa Tengah maupun arah Jakarta sehingga kendaraan dialihkan ke Jalur Lingkar Utara (Jalingkut) mulai hari Senin (23/3/2020) hingga 14 hari mendatang.
Tegal memberlakukan local lockdown. (Oky Lukmansyah/Antara Foto)

Dalam model ini, siapa pun dilarang ke luar rumah tanpa izin aparat (polisi/TNI/BNPB). Saat kondisi karantina wilayah, maka warga ibaratnya sedang menjalani 'tahanan rumah'. Bagi yang keluar rumah tanpa izin, maka bisa dikenakan pidana penjara.

Pasal 93 UU Kekarantinaan Kesehatan menyebutkan:

Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Sebagai timbal baliknya, pemerintah wajib memberi makan 3 kali sehari warganya. Makanan itu dikirim oleh anggota TNI/Polri ke masing-masing rumah sesuai dengan jumlah warganya.

Nah, apakah yang dimaksud lockdown Wali Kota Tegal Deddy Yon sesuai dengan definisi UU Kekarantiaan Kesehatan?

Dalam penyataan Deddy, ia hanya membatasi jalan utama yang masuk Kota Tegal dengan pembatas beton. Harapannya, kendaraan dari luar Kota Tegal tidak masuk ke dalam kota. Namun aktivitas warga tidak dibatasi sebagaimana UU Kekarantinaan Kesehatan.

"Ini kita terapkan (local lockdown) karena status kota Tegal sekarang zona merah COVID-19. Kita ingin melindungi warga Kota Tegal dari virus Corona," ujar Dedy Yon.

Halaman

(asp/mae)