Praktisi hukum, Ali Nurdin menilai UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (UU KK) sudah dapat ditetapkan saat ini. Ali berkaca dari meningkatnya jumlah kasus positif Corona (COVID-19) dari hari ke hari.
"Mencermati semakin ganasnya penyebaran virus COVID-19, yang sudah memberikan dampak luar biasa, tidak saja terhadap kesehatan masyarakat, akan tetapi juga terhadap masalah ekonomi, sosial bahkan juga ritual keagamaan, maka sebagai bagian dari warga masyarakat yang sehari-hari bergerak dalam bidang hukum, yang mengalami kegelisahan, saya merasa terpanggil untuk urun rembuk menyampaikan pendapat," kata Ali Nurdin, dalam keterangannya, Kamis (26/3/2020).
Ali mengaku gelisah atas beberapa persoalan terkait wabah Corona di Indonesia, antara lain meningkatnya jumlah kasus positif Corona di kota-kota besar, bahkan pejabat negara seperti menteri, bupati dan walikota, serta pejabat lainnya terinfeksi.
Tak hanya itu, lanjut Ali, tenaga medis dan rumah sakit mulai kekurangan alat pelindung diri (APD), Dia mengatakan kapasitas rumah sakit juga terbatas dalam menangani pasien yang terjangkit.
Di sisi lain, pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan social distancing dan mengimbau masyarakat tetap di rumah. Namun, sebagian masyarakat yang bertumpu pada penghasilan harian tidak dapat untuk tetap di rumah karena tidak ada jaminan kebutuhan pokoknya terpenuhi.
"Sudah waktunya pemerintah menerapkan UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, khususnya dalam hal Pembatasan sosial Berskala Besar dan Karantina Wilayah untuk menanggulangi penyebaran virus COVID-19. Sehingga pemerintah memiliki landasan hukum yang jelas dalam menghadapi Kedaruratan Kesehatan dengan penyelenggarakan Kekarantinaan Kesehatan," ujar Ali.
