Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera meminta DPR memaksa pemerintah melakukan lockdown parsial di kota besar untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19. Menganggap usul itu belum tepat, Golkar menilai yang terpenting adalah masyarakat disiplin melakukan social distancing.
"Kebijakan lockdown ini belum tentu tepat. Lebih baik sekarang kita konsentrasi dan fokus pada arah kebijakan yang telah ditetapkan. Pertama, semua masyarakat harus konsisten dan disiplin dengan social distancing. Bekerja di rumah, belajar di rumah, dan beribadah di rumah," kata Ketua DPP Golkar Ace Hasan Syadzily saat dihubungi, Rabu (25/3/2020).
Selain itu, Ace menilai yang terpenting adalah ketersediaan banyaknya RS darurat dengan tenaga medis, sarana medis, APD, dan kebutuhan lain yang diperlukan untuk pengobatan OPD, PDP, dan positif COVID-19. RS darurat juga bisa dilakukan di daerah-daerah.
Ketiga, pemerintah juga sudah mengeluarkan kebijakan ekonomi yang mengantisipasi dampak dari persebaran COVID-19. Stimulus fiskal untuk dunia usaha, penyediaan kebutuhan dasar bagi masyarakat yang rentan terdampak untuk memperkuat daya tahan ekonomi mereka, dan jika perlu dikeluarkan BLT.
"Kebijakan lockdown ini mengandung berbagai konsekuensi, terutama ekonomi. Jika diberlakukan lockdown, aktivitas ekonomi bisa berhenti. Apalagi Jabodetabek merupakan pusat ekonomi yang membutuhkan pasokan rantai suplai logistik dari daerah-daerah lain," ujarnya.
