SBY Kritik Keras Pejabat Eselon di Bawah Menteri

SBY Kritik Keras Pejabat Eselon di Bawah Menteri

- detikNews
Jumat, 09 Des 2005 10:35 WIB
Jakarta - Setelah setahun lebih memimpin pemerintahan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ternyata belum merasa nyaman dengan kinerja para pejabat eselon di bawah menteri. "Saya masih melihat ada hambatan dan stagnasi pada tingkat itu yang berdampak sangat tidak baik pada keseluruhan kelanjutan pembangunan dan reformasi," ujarnya. Ketidaknyamanan tersebut diungkapkan saat memberi pembekalan kepada peserta Kursus Regular Angkatan (KRA) XXXVIII Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas)2005, di Istana Negara, Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Jumat (9/12/2005). Acara oleh dihadiri Gubernur Lemhanas Muladi dan beberapa menteri Kabinet Indonesia Bersatu. Presiden mencontohkan kelaparan di Papua yang telah menewaskan sebanyak 55 orang warga Yahokimo. Terjadinya bencana mengenaskan itu justru baru diketahuinya semalam dari running text sebuah stasiun televisi swasta. Bukan dari laporan pejabat daerah bersangkutan. Ini menunjukkan lemahnya kepemimpinan di daerah itu. Keberadaan pemimpin baru bisa dirasakan jika pemimpin tersebut memiliki komitmen untuk kesejahteraan warga yang dipimpinnya. "Di mana para pemimpinnya berada dalam kondisi seperti itu? Karena di setiap tingkatan sebenarnya ada pemimpin, termasuk di desa ada kepala desa," ujar SBY dengan nada kesal. Presiden mengharap para pejabat negara maupun pejabat di tingkat eselon dan daerah untuk mengembangkan pola kepemimpinan yang baik dan bertanggung jawab. Tidak lagi menutup-nutupi keadaan sebenarnya. Sebagai Kepala Pemerintahan, dirinya sangat menaruh hormat pada pemimpin yang jujur mengakui kekurangannya lalu memperbaiki kinerjanya dibanding yang hanya memberi laporan "asal bapak senang". Ditekankannya juga agar dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan rakyat, tidak perlu lagi memperhitungkan identitas primordial. "Kalau sudah untuk kepentingan rakyat atau untuk pembangunan bangsa, jangan terkait dengan identitas, parpol, golongan apalagi etnis, suku atau agama dan daerah. Tinggalkan itu semua," instruksi Presiden. (nrl/)


Berita Terkait