Round-Up

Jokowi Atur Siasat Lawan Corona Agar Rakyat Selamat dan Ekonomi Tak Berat

Tim detikcom - detikNews
Rabu, 25 Mar 2020 07:24 WIB
Presiden Jokowi
Foto: Muchlis Jr/Biro Pers Setpres
Jakarta -

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan penyebaran virus Corona (COVID-19) telah memperlambat perekonomian dunia, termasuk Indonesia. Karena itu, Jokowi mengeluarkan sejumlah kebijakan bantuan sosial untuk meringankan beban masyarakat di masa pandemi Corona ini.

"186 negara telah terpapar virus Corona. Pemerintah terus bekerja keras untuk mengantisipasi hal ini, untuk mempertahankan daya beli masyarakat, untuk mengurangi risiko PHK dan mempertahankan produktivitas ekonomi, produktivitas masyarakat di seluruh tanah air Indonesia," kata Jokowi dalam konferensi pers yang disiarkan langsung YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (24/3/2020).

Jokowi menuturkan akan berfokus pada kebijakan bantuan-bantuan yang disediakan pemerintah langsung kepada masyarakat untuk mempertahankan daya beli. Pertama. Jokowi mengaku memerintahkan semua menteri, gubernur, bupati dan wali kota agar memangkas rencana belanja yang tidak prioritas di APBN maupun APBD.

"Perjalanan dinas, pertemuan-pertemuan yang tidak perlu, dan belanja anggaran yang tidak langsung dirasakan masyarakat harus dipangkas," ujarnya.

Kedua, lanjutnya, kementerian dan lembaga di pusat serta juga pemda, provinsi, kabupaten dan kota harus melakukan refocusing kegiatan. Selain itu juga melakukan realokasi anggaran untuk mempercepat penanganan COVID-19 baik yang terkait isu-isu kesehatan maupun isu-isu ekonomi.

"Landasan hukumnya sudah jelas, hari Jumat lalu tanggal 20 Maret 2020 telah saya tandatangani Inpres Nomor 4 Tahun 2020 selain memerintahkan refocusing kegiatan dan realokasi anggaran inpres ini juga memerintahkan untuk percepatan pengadaan barang dan jasa untuk mendukung penanganan COVID-19. Sekali lagi bukan hanya untuk penanganan kesehatan masyarakat tapi juga untuk penanganan dampak ekonomi masyarakat," paparnya.

Ketiga, Jokowi meminta kepada kementerian, lembaga juga pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota tidak hanya menangani isu kesehatan masyarakat. Tapi juga harus menjamin ketersediaan bahan pokok dan mempertahankan daya beli masyarakat, utamanya masyarakat lapisan bawah.

"Kita harus membantu para buruh, membantu para pekerja harian, membantu para petani, membantu para nelayan membantu para pelaku mikro dan kecil agar daya belinya tetap terjaga agar terus beraktivitas dan berproduksi," ucapnya.

Keempat, Jokowi memerintahkan agar program padat karya tunai harus diperbanyak dan dilipatgandakan dengan tetap mengikuti protokol kesehatan yakni menjaga jarak aman dalam bekerja. Program padat karya tunai di berbagai kementerian, seperti Kementerian PUPR, Kemenhub, Kementan, Kementerian KKP harus segera dieksekusi.

"Dana Desa dan program-program pemda, provinsi, kabupaten dan kota juga harus mengutamakan cara-cara padat karya. Ini akan membantu masyarakat, membantu para petani, para buruh tani, para nelayan di pedesaan di seluruh Tanah Air. Sekali lagi tetap mengikuti protokol kesehatan yaitu dalam bekerja harus menjaga jarak yang aman," ujarnya.

Kelima, lanjutnya, pemerintah memberikan tambahan sebesar Rp 50.000 pada keluarga penerima Kartu Sembako sehingga menjadi Rp 200.00 yang akan diberikan selama enam bulan. Anggaran yang dialokasikan adalah sebesar Rp 4,56 triliun.

Keenam, pemerintah akan mempercepat implementasi Kartu Pra Kerja, sekaligus untuk mengantisipasi para pekerja yang terkena PHK, para pekerja harian yang kehilangan penghasilan, para pengusaha mikro yang kehilangan pasar dan omzet. Hal ini agar dapat meningkatkan kompetensi dan kualitas SDM.

Corona Terjang Ekonomi, Jokowi Bantu Cicilan Rumah Bersubsidi:

Selanjutnya
Halaman
1 2