Menaker Telekonferensi ke Pelaku Usaha Wisata, Ini yang Dibahas

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menggelar teleconference dengan para pelaku industri pariwisata untuk berdialog dan mencari solusi dalam menghadapi wabah Covid-19. Industri pariwisata merupakan salah satu sektor paling terdampak Covid-19.

Selama hampir 90 menit, Ida melakukan video conference dengan Ketua Umum FSPM Husni Mubarok, Plt Ketum FKAMIPARHO KSBSI, Sulastri, Ketum FPPPIKT Sarbumisi Baetul Koeri, Ketum FSP Par REF Sofyan Abdul Latief, Ketum KSPSI Yorrys Raweyai, Sekjen PHRI Maulana Yusran dan Bagian Pengembangan SDM PHRI, Rudi Santoso.

Sekjen PHRI Maulana Yusran dalam video conference mengungkapkan sektor pariwisata khususnya hotel dan restoran menjadi sektor paling terdampak sejak Januari lalu atas pandemi Covid-19.

"Kalau okupansi di bawah 40 persen tentu operational cost kami tidak bisa tertutupi," katanya dalam keterangan tertulis, Senin (23/3/2020).

Maulana menjelaskan, dari hasil pendataan seluruh PHRI wilayah Indonesia, dampak Corona bukan hanya tersentral di beberapa daerah saja, melainkan juga seluruh wilayah Indonesia.

"Kita butuh bantuan pemerintah untuk bersama-sama menanggulangi permasalahan ini," ujarnya.

Sedangkan Yorrys Raweyai merespon positif langkah Menaker menanggapi dinamika yang berkembang atas wabah Corona. Apalagi saat ini tenaga kerja baik tenaga tetap, pekerja harian maupun outsourcing yang sangat terdampak dengan situasi pandemik Covid-19 sudah resah.

"Tenaga kerja pariwisata di Bali dan daerah lainnya sudah resah. Kalau ada way out (pemerintah), kami siap menjelaskan kepada pekerja pariwisata. Karena itu kami butuh langkah-langkah pemerintah menghadapi situasi ini dan kami siap bantu menjelaskannya," katanya.

"Kita dalam situasi tidak mudah. Semoga kita bisa melewati masa sulit ini apabila kita saling bahu membahu melawan Corona," katanya dalam keterangan tertulis Senin (23/3/2020).

Ida mengatakan hal itu saat menerima audiensi Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) Pariwisata dan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) melalui video conference di Jakarta.

Ida menjelaskan kebijakan pemerintah untuk realokasi anggaran dalam penanganan Covid-19 akan difokuskan pada tiga hal yakni, pertama anggaran kesehatan, terutama untuk penanganan Covid-19. Kedua, jaring pengaman sosial (safety net) seperti program bantuan sosial untuk Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Pra Kerja dan Kartu Sembako Murah; Ketiga, insentif ekonomi bagi pelaku usaha terutama UMKM, sehingga mereka tetap bisa berproduksi dan terhindar dari terjadinya PHK.

"Terkait kebijakan moneter dan fiskal, Presiden Jokowi telah meminta seluruh Kementerian dan Lembaga (K/L) untuk merelokasi anggaran untuk penanganan Covid-19 dan dampaknya. Selain itu pemerintah melakukan relaksasi, restrukturasi kredit dan membebaskan PPH serta mempercepat program PKH, raskin, dana desa dan Kartu Prakerja," katanya.

Selanjutnya Ida juga menambahkan pihaknya juga sudah mengeluarkan Surat Edaran Menaker Nomor M/3.HK.04/III/2020 tentang Perlindungan Pekerja/Buruh dan kelangsungan usaha dalam rangka pencegahan dan penanggulangan Covid-19.

Secara garis besar, Surat Edaran tersebut mengatur tentang pertama, mengupayakan pencegahan penyebaran dan penanganan kasus terkait Covid-19 di lingkungan kerja; kedua, melaksanakan perlindungan pengupahan bagi pekerja/buruh terkait pandemi Covid-19.