Perlukah Perppu Social Distancing? Ahli: Tidak, Menyita Waktu dan Energi!

Andi Saputra - detikNews
Senin, 23 Mar 2020 11:15 WIB
Para penumpang MRT Jakarta menggunakan moda transportasi umum tersebut dengan menjaga jarak sosial dari tanda silang yang dibuat oleh pengelola, di Jakarta, Jumat (20/3/2020). MRT Jakarta membuat tanda silang sebagai kursi yang tidak perlu diduduki di kursi kereta atau di peron ruang tunggu untuk membuat jarak sosial (social distancing) seperti yang disarankan pemerintah. Social Distancing untuk mencegah penyebaran virus Corona.
Ilustrasi social distancing (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Sejumlah pihak mengusulkan agar Presiden Jokowi membentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Sosial Distancing. Menurut ahli perundangan Dr Bayu Dwi Anggono, hal tersebut tidak harus dipenuhi.

"Hal ini mengingat aturan perundang-undangan Indonesia dalam rangka mencegah dan menanggulangi bencana non alam akibat wabah penyakit sudah lengkap sehingga tidak perlu membuat Perppu," kata Bayu saat berbincang dengan detikcom, Senin (23/3/2020).

"Ketimbang menyita waktu menyiapkan Perppu dan menyita energi menghadapi perdebatan publik atas pembentukan Perppu ini maka pemerintah lebih baik terus fokus bekerja berdasarkan UU yang ada yaitu UU 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dan UU 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana," sambung Direktur Puskapsi Universitas Jember itu,

Mengenai aturan bagaimana social distancing (pembatasan sosial) dilaksanakan termasuk sanksi bagi yang melanggar sudah jelas diatur dalam UU 6/2018 yaitu di Pasal 9 ayat (1) Pasal 49 ayat (1), Pasal 59 ayat (3) dan Pasal 93:

Pasal 9 Ayat (1):
Setiap Orang wajib mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan.

Pasal 49 ayat (1):
Dalam rangka melakukan tindakan mitigasi faktor risiko di wilayah pada situasi Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dilakukan Karantina Rumah, Karantina Wilayah, Karantina Rumah Sakit, atau pembatasan Sosial Berskala Besar oleh pejabat Karantina Kesehatan.

Pasal 59 ayat (3):
Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
a. peliburan sekolah dan tempat kerja;
b. pembatasan kegiatan keagamaan; dan/atau
c. pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.

Pasal 93:
Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

"Jika sampai saat ini ternyata belum dilakukan penegakan hukum oleh pemerintah atas pelanggaran sosial distancing tersebut maka tentu terdapat pertimbangan yang mendasarinya," ujar Bayu.

Menurut Bayu, besar kemungkinan kenapa pemerintah belum menerapkan sanksi bagi pelanggar sosial distancing karena pertimbangan kondisi sumber daya manusia warga masyarakat, adanya ketimpangan informasi dan lingkungan sosial. Selain itu juga realitas kehidupan masyarakat serta keterbatasan jumlah aparatur penegak hukum.

"Tindakan pemerintah untuk memilih melakukan edukasi terlebih dahulu sambil terus melakukan tindakan konkret dalam penanggulangan wabah Covid-19 merupakan pilihan kebijakan yang bisa dipahami," cetus Bayu.

Ha itu mengingat proporsi jumlah aparat keamanan maupun aparat pertahanan yang tidak sebanding dengan jumlah warga masyarakat. Apalagi, atas prinsip persamaan di hadapan hukum, maka segala bentuk pelanggaran tersebut di seluruh wilayah Indonesia harus ditindak.

"Namun demikian demi kebaikan bersama warga masyarakat hendaknya juga dapat mendukung pemerintah untuk mematuhi kebijakan pembatasan sosial ini. Meskipun pemerintah saat ini belum menerapkan sanksi pidana atas kebijakan pembatasan sosial ini,hal tersebut jangan kemudian jadi alasan warga untuk tidak mematuhinya. Mengingat ketaatan hukum warga negara seharusnya bukan karena ada atau tidak ada sanksi pidana yang menyertai melainkan karena aturan hukum tersebut kita rasakan memang membawa manfaat sehingga harus kita patuhi," pungkas Bayu.

Sebelumnya, pemerintah telah menyerukan imbauan social distancing kepada masyarakat untuk mencegah penyebaran virus Corona (COVID-19) makin parah. Namun tetap saja, masih ada warga yang tak patuhi imbauan tersebut, bahkan tetap berkerumun.

Untuk mengatasi masalah masih membandelnya warga yang tak mengindahkan aturan social distancing, Presiden Joko Widodo (Jokowi) didesak menerbitkan Perppu Karantina Kesehatan yang didalamnya mengatur perihal social distancing.

"Menurut saya, pemerintah daerah bisa menggunakan diskresinya melalui polisi pamong praja bersama polisi melakukan tindakan memaksa dalam konteks penegakan ketertiban umum dalam situasi Tanggap Darurat Wabah Corrona. Tindakan ini bisa dilakukan jika lockdown tidak dilakukan," kata Pakar Pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar saat dihubungi Minggu (22/3).

Viral Video Warga Jakarta Tak Takut Corona, Pemerintah?:

(asp/jbr)