HS Dillon: Pemerintah Cenderung Biarkan Rakyatnya Miskin

Jakarta - Perkembangan kemiskinan di Indonesia sangat dinamis, naik-turun dari masa ke masa. Ini terjadi karena kemiskinan di Indonesia lebih banyak disebabkan oleh faktor struktural, yaitu kebijakan ekonomi pemerintah.Hal ini disampaikan Direktur Eksekutif LSM Kemitraan HS Dillon dalam seminar tentang pengentasan kemiskinan dan ketimpangan sosial di LP3ES, Jl S Parman, Jakarta, Kamis (8/12/2005)."Pemerintah cenderung membiarkan rakyatnya miskin. Hal ini terjadi karena adanya impunitas, yaitu sikap membiarkan, bahkan menikmati pengorbanan dari masyarakat Indonesia yang kurang mampu," kata HS Dillon.Dalam makalah berjudul "Mencari Format Baru Kebijakan Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan Sosial" yang ditulis bersama Fahmi Wibawa, Dillon memaparkan contoh perkembangan kemiskinan dari masa ke masa.Pada tahun 1975, kemiskinan mencapai 54,2 juta jiwa atau 40 persen dari total penduduk. Kemudian menjadi 22,5 juta atau 11,3 persen dari total penduduk pada 1996. Akibat krisis ekonomi 1997, kemiskinan kembali meningkat menjadi 49,5 juta atau 24,23 persen dari total penduduk.Disebutkan, puluhan program pemerintah yang bersifat sektoral maupun regional telah dikerahkan, namun yang bertambah adalah kesejahteraan pengelola program kemiskinan. Ini karena pengelola program mendapat cipratan dana yang besar dari program untuk si miskin.Pembicara lain, yakni Ketua Komisi VI DPR Didik J Rachbini, menilai pemerintah tidak mengambil kebijakan yang tepat dalam menanggulangi kemiskinan. Misalnya pada saat tsunami, banyak tawaran haircut atau pemotongan utang, tapi pemerintah menolak. Ketika kesulitan keuangan, yang dilakukan pemerintah malah menaikkan harga BBM. (gtp/)