.webp)
Istana Kepresidenan menegaskan jangan sampai ada kebijakan yang tidak terukur di masa pandemi virus Corona (COVID-19). Istana menyebut rakyat tidak ingin ada semacam kebijakan 'efek kejut'.
"Dalam situasi pandemi COVID-19 sekarang, tak boleh ada kebijakan coba-coba yang tak terukur. Publik tak memerlukan kebijakan 'efek kejut', tapi kebijakan rasional dan terukur yang memadukan kepemimpinan organisasi, kepemimpinan operasional, dan kepemimpinan informasi terpusat sebagaimana yang ditunjukkan Presiden Joko Widodo sebagai 'panglima perang' melawan pandemi COVID-19," kata Jubir Presiden Fadjroel Rachman lewat keterangan tertulis, Rabu (18/3/2020).
Fadjroel menambahkan Jokowi saat ini sudah memutuskan kebijakan pembatasan sosial. Kebijakan ini mengimbau masyarakat seminimal mungkin beraktivitas di luar rumah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Presiden Joko Widodo memutuskan kebijakan pembatasan sosial (social distancing) berdasarkan UU No: 6/2018 sebagai respons atas kedaruratan kesehatan masyarakat. Bahwa benar menurut UU tersebut dimungkinkan adanya karantina wilayah (lockdown) tetapi kehati-hatian mempertimbangkan keselamatan dan kehidupan publik tetap menjadi prioritas dalam memutuskan kebijakan publik," ujar Fadjroel.
"Presiden Joko Widodo tidak memilih kebijakan karantina wilayah, tetapi memilih kebijakan pembatasan sosial," imbuhnya.
Anies Pastikan Koordinasi dengan Pusat soal Corona Berjalan Baik:
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pernah melontarkan terkait kebijakan dengan narasi 'efek kejut'. Narasi tersebut digunakan untuk mengungkap alasannya membatasi transportasi massal pada Senin (16/3) lalu. Anies beralasan ingin memberi 'efek kejut' kepada masyarakat dalam menghadapi virus Corona (COVID-19).
"Tadi pagi kendaraan umum dibatasi secara ekstrem, apa sih tujuannya? Tujuannya, mengirimkan 'pesan kejut' kepada seluruh penduduk Jakarta bahwa kita berhadapan dengan kondisi ekstrem. Jadi, ketika orang antre panjang, 'Oh iya COVID-19 itu bukan fenomena di WA (WhatsApp, red) yang jauh di sana. Ini ada di depan mata kita.' Kalau kita tidak kirim pesan efek kejut ini penduduk di kota ini masih tenang-tenang saja, yang tidak tenang ini siapa yang menyadari ini," kata Anies dalam video rapat teknis percepatan penanganan COVID-19 yang disiarkan di channel YouTube Pemprov DKI Jakarta, Senin (16/3).
Antrean penumpang pun saat itu tak terelakkan. Warga mengeluhkan, dengan menumpuknya antrean, dikhawatirkan ada potensi penyebaran penyakit.
Masih di hari yang sama, Anies pada malam harinya mengatakan jumlah kendaraan umum akan kembali ke frekuensi tinggi. Kebijakan itu menyusul adanya arahan Jokowi agar transportasi publik tetap disediakan.
"Sesuai arahan Presiden terkait penyelenggaraan kendaraan umum massal untuk masyarakat, maka kami kembali menyelenggarakan dengan frekuensi tinggi untuk penyelenggaraan kendaraan umum di Jakarta," kata Anies di Balai Kota, Jakarta.
