.webp)
Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Doni Monardo meminta seluruh lurah di Indonesia menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah pusat dalam mencegah penyebaran virus Corona. Doni menegaskan tidak boleh ada kebijakan yang tidak sejalan dengan apa yang telah ditetapkan pemerintah pusat.
"Lurah adalah struktur pemerintahan yang terendah di tingkat provinsi. Yang tentunya kita juga ingin para lurah ini menunjukkan kualitas kepemimpinannya untuk bisa menjalankan semua kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan juga sejalan dengan pemerintah daerah, sehingga kita semuanya berada pada rel yang sama. Jangan ada yang berada di luar rel," kata Doni dalam konferensi pers yang disiarkan melalui akun YouTube BNPB, Rabu (18/3/2020).
Doni meminta antarpejabat terkait tidak saling berdebat. Perdebatan, kata Kepala BNPB itu, harus dihentikan agar rakyat bisa memahami bagaimana langkah-langkah antisipasi penyebaran virus Corona.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Hentikan semua perdebatan. Sekarang waktunya kita meyakinkan warga kita memahami apa yang sedang kita hadapi hari ini dan bagaimana kira-kira langkah-langkah antisipatif kita ke depan," jelasnya.
"Bersatu padu, bergandengan tangan, saling menjaga satu sama lainnya adalah solusi yang paling baik saat ini," imbuhnya.
Sebelumnya, Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Doni Monardo menyadari belum optimalnya pemberdayaan perangkat pemerintah dalam mencegah penyebaran virus Corona. Doni meminta RT-RW juga dioptimalkan untuk mencegah penyebaran virus tersebut.
"Struktur pemerintah di Indonesia kita punya RT/RW yang mungkin selama ini selama ini kurang diberdayakan. Kita punya kelurahan, kita punya desa yang mungkin juga belum dilibatkan," kata Doni saat jumpa pers di Graha BNPB, Jakarta Timur, Rabu (18/3).
Rapat Bareng Anies, Gugus Tugas COVID-19 Sepakat Optimalkan RT/RW:
