Round-Up

UU Tegaskan Kepala Daerah Dilarang Tentukan Lockdown Sendirian

Tim detikcom - detikNews
Rabu, 18 Mar 2020 09:40 WIB
ilustrasi hukum
Ilustrasi (Foto: dok. detikcom)
Jakarta -

Di tengah-tengah wabah Corona, muncul desakan-desakan lockdown beberapa kota di Indonesia. Namun ternyata kebijakan lockdown itu tidak bisa diputuskan oleh sembarang orang. Sekalipun berkuasa di suatu daerah, orang itu harus mendiskusikan kebijakan itu dengan matang bersama pemerintah pusat.

Aturan lockdown itu tertuang dalam Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan Pasal 9 ayat 1 dan Pasal 49 ayat 4. UU itu menegaskan karantina wilayah atau yang sering disebut lockdown merupakan kewenangan pemerintah pusat/menteri terkait.

Bila ada kepala daerah yang gegabah mengambil keputusan lockdown sendiri tanpa berkoordinasi dengan pemerintah pusat, pidana menanti mereka. Aturan ini bersifat khusus mengesampingkan hukum.

"Dalam pidana berlaku lex specialis derogat legi generali, yang artinya hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum, sehingga UU Kekarantinaan Kesehatan sebagai UU khusus sepanjang terdapat ketentuan pidana, maka inilah yang diberlakukan," kata pakar ilmu perundang-undangan Dr Bayu Dwi Anggono saat berbincang dengan detikcom, Selasa (17/3).

Sementara itu, sanksi pidana diatur dalam Pasal 93. Sanksi yang diberikan kepada kepala daerah yang mengambil kebijakan lockdown adalah pidana maksimal 1 tahun penjara dan atau denda Rp 100 juta.

"Sehingga setiap orang yang melanggar pasal ini, termasuk kepala daerah, bisa dikenai ketentuan pidana sesuai Pasal 93," jelas Bayu.

Adapun bunyi Pasal 9 ayat 1 dan 49 ayat 4, adalah:

Pasal 9 ayat 1:

Setiap orang wajib mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan.

Sedangkan Pasal 49 ayat 4 berbunyi:

Karantina Wilayah dan Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri

Sementara itu, sanksi ancaman pidana itu tertuang pada Pasal 93, yang bunyinya sebagai berikut:

Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).