BPH Migas Gelar Sidang Verifikasi BBM Bersubsidi

Abu Ubaidillah - detikNews
Selasa, 17 Mar 2020 19:52 WIB
BPH Migas
Foto: Dok. BPH Migas
Jakarta -

BPH Migas menggelar sidang komite penetapan hasil verifikasi volume Jenis BBM Tertentu (JBT) atau BBM subsidi periode bulan Februari 2020. Sidang komite digelar melalui teleconference di tengah pandemi virus corona yang semakin mewabah di Indonesia.

Ini pertama kalinya BPH Migas melaksanakan sidang secara teleconference dan menjadi catatan sejarah baru bagi BPH Migas. Berdasarkan Perpres Nomor 191 Tahun 2014 Pasal 21, BPH Migas melakukan pengaturan, pengawasan, dan verifikasi terhadap kelancaran dan ketepatan pelaksanaan pendistribusian BBM.

Hasil verifikasi volume melalui sidang komite akan digunakan oleh Kementerian Keuangan untuk menghitung nilai subsidi yang dibayarkan kepada badan usaha penerima penugasan penyediaan dan pendistribusian.

Melalui Keputusan Kepala BPH Migas No 38/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2017 tentang Penugasan Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Tertentu Tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 diberikan kepada PT. Pertamina (Persero) dan PT. AKR Corporindo Tbk.

BPH Migas telah melaksanakan verifikasi volume JBT periode Februari 2020 meliputi volume pendistribusian JBT kepada konsumen pengguna sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hasilnya, PT Pertamina (Persero) mendapat koreksi antara lain karena terjadi penyaluran dengan harga solar lebih dari ketetapan (Rp 5.150/liter), dan lain-lain. Sementara PT AKR Corporindo Tbk dengan koreksi karena adanya penyaluran BBM kurang dari 1 liter, penyaluran kepada konsumen transportasi darat jenis mobil yang lebih dari 80 liter, dan koreksi penyaluran kepada konsumen transportasi darat jenis bus dan truk yang lebih dari 200 liter.

Kepala BPH Migas, M Fanshurullah Asa melalui teleconference memberikan arahan kepada Direktorat BBM untuk mengundang PT Pertamina (Persero), PT AKR Corporindo Tbk., dan Badan Usaha Konsumen Pengguna JBT.

Undangan tersebut dimaksudkan guna membahas tindak lanjut konsumen pengguna yang telah mengalami over kuota dan berpotensi over kuota terhadap kuota JBT Triwulan I 2020.

"Direktorat BBM agar segera melakukan sosialisasi Surat Keputusan Kepala BPH Migas No 04/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2020 tanggal 11 Februari 2020 Tentang Pengendalian Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Oleh Badan Usaha Pelaksana Penugasan Pada Konsumen Pengguna Transportasi Kendaraan Bermotor Untuk Angkutan Orang atau Barang," terang Ifan dalam keterangan tertulis, Selasa (17/3/2020).

(prf/ega)